KOTA SORONG, PapuaStar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah di wilayah Papua agar menjaga iklim kemudahan berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (03/02/2023).
Mendagri menegaskan pentingnya sektor swasta dalam mendukung pembangunan termasuk di daerah. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi bagian dari negara G20 salah satunya berkat dukungan sektor usaha yang turut membuat perekonomian tumbuh.
Karena itu, iklim kemudahan berusaha perlu dijaga, baik untuk investor dalam negeri maupun luar negeri, termasuk masyarakat asli Papua. Pemerintah daerah (Pemda), kata dia, tidak akan bisa mempercepat pembangunan, bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Berikan kemudahan-kemudahan (berusaha) jangan dipersulit,” ujarnya.
Mendagri menekankan, PAD yang diperoleh masing-masing daerah perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal, yang ditandai jumlah pendapatan lebih besar dibanding dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat.
Terlebih, kapasitas fiskal yang kuat dapat membuat Pemda lebih leluasa menyusun berbagai program yang menyejahterakan masyarakat. Daerah-daerah yang fiskalnya melebihi (transfer) pusat pasti akan lebih maju,” terangnya.
Oleh karenanya, lanjut Mendagri, kepala daerah harus memiliki kemampuan untuk membaca peluang usaha maupun menciptakannya sebagai upaya meningkatkan PAD. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya sehingga dapat menarik minat pihak swasta untuk berusaha.
Mendagri menyebutkan sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian Pemda agar investor tertarik berusaha. Menurutnya, kondisi keamanan, kepastian hukum dalam berusaha, dan keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi pertimbangan bagi para investor.
Terlebih kepastian kemudahan berusaha yang dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung iklim tersebut.
Di lain sisi, untuk meningkatkan pembangunan di daerah, Pemda perlu memanfaatkan belanja APBD secara lebih efektif dan efisien.
Mendagri menekankan belanja tersebut agarj diarahkan untuk mendukung program yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.(PS-08)
