BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Gelar Rekonsiliasi Data Peserta JKN-KIS Bagi Prajurit TNI Polri

oleh -111 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Manokwari melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data kepesertaan bagi prajurit TNI dan Polri. Kegiatan tersebut dipusatkan di salah satu hotel dalam kota Manokwari, Selasa (22/3/2022).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Deny Jermy Eka Putra Mase mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengecek kembali data kepesertaan JKN-KIS oleh prajurit TNI Polri yang masih aktif. Sebab kata Deny, seiring berjalanannya waktu pasti ada perubahan karena ada yang mutasi masuk dan juga keluar, bahkan ada yang meninggal dan ada pula yang baik pangkat. Sehingga kegiatan rekonsiliasi ini untuk menyesuaikan data file dari BPJS Kesehatan dengan data dari TNI Polri.

“Kegiatan ini kami rutin melakukan secara berkala dengan tujuan selain sinergitas juga kami ingin pastikan kesesuaian data dari TNI maupun Polri beserta keluarganya yang terdata dalam JKN-KIS,” ungkap Deny.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini akan sangat bermanfaat bagi TNI Polri dalam rangka mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan kepesertaannya.

Deny juga mengaku kegiatan serupa sudah dilakukan di kabupaten kota yang masuk dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Manokwari.

“Untuk kedepannya personel TNI Polri bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang sesuai ditempat fasilitas kesehatan yang mereka terdaftar,” pungkasnya.

Deny menjelaskan, iuran peserta BPJS Kesehatan bagi personel TNI Polri disesuaikan dengan kepangkatan, namun kelasnya tetap sama.

BPJS Kesehatan Cabang Manokwari menargetkan seluruh satuan kerja yang ada di TNI dan Polri dapat melaporkan seluruh anggotanya agar terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

“Saat ini juga kami membuka layanan. Jadi saat kita rekonsiliasi bisa diketahui status peserta. Jika ada peserta yang baru, maka kita langsung melakukan pendaftaran. Untuk kepesertaannya sebanyak 3 orang, suami, istri dan anak. Pemotongannya sama dengan ASN sebesar 5 persen yaitu 4 persen dari pemberi kerja dan 1 persen dari pekerja itu sendiri,” tutupnya.(PS-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *