TIMIKA, PapuaStar.com – Sejak Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjabat, beliau punya kebijakan mengelola konflik yang terjadi di tanah air Indonesia harus diselesaikan dengan perundangan yang berlaku dengan metode langkah-langkah Humanis.
Dalam kunjungan Delegasi International Commite of the Red Cross (ICRC) Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han) mengatakan,karena saat ini Pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya mendorong percepatan pembangunan di wilayah paling Timur Indonesia, dengan penjabarannya TNI harus menjadi pelindung rakyat dan harus menjadi solusi.
Oleh sebab itu TNI melaksanakan pembinaan teritorial dengan methoda komsos, ini salah satu wujud penjabaran UU No 34 Tahun 2004 dalam Tugas membantu Pemerintah Daerah,” terang Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han), di ruangan Meeting Room Rimba Papua Hotel, Timika Mimika Papua, Senin (21/03/2022).
Lebih lanjut mantan Danjen Kopassus menuturkan, bahwa Papua saat ini secara umum dalam keadaan baik dan kondusif, walaupun ada beberapa titik dinamika oleh kelompok- kelompok yang melakukan kriminal, tentu TNI akan lakukan langkah terukur dan tindakan tegas apabila dibutuhkan membantu Kepolisian dalam rangka penegakan Hukum.
“Dikatakan Cantiasa, Papua bukan status DOM (Daerah Operasi Militer) karena statusnya normal, sama dengan wilayah lainnya, disini di llaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pendampingan, mengawasi dan juga mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemda,” terang Pangkogabwilhan III pada diskusi dengan ICRC terkait tentang pendekatan humanis yang dilakukan TNI di wilayah Papua.
Lanjut Pangkogabwilhan mengatakan, Anggota TNI berusaha seperti menjadi guru di wilayah pedalaman, sebagai tenaga kesehatan turut serta menjaga kesehatan masyarakat dan Pemerintah di Papua. Semua ini dilakukan atas permintaan pemerintah daerah.
“Jendral Bintang Tiga menekankan, Tagline kita “TNI adalah Kita”, TNI berasal dari rakyat dan TNI sama dengan rakyat, bahkan saat ini anggota TNI banyak putra daerah Papua,” ucap mantan Kasdam XVII Cenderawasih.
Kita harus memanusiakan masyarakat Papua seperti di daerah lain di Indonesia, Terkait penegakan hukum tetap dilaksanakan oleh kepolisian.
“I Nyoman Cantiasa berharap, ICRC dapat membantu kelancaran TNI dalam membangun Papua dan Papua Barat dibidang kualitas kesehatan masyarakat Papua atau bantuan buat PMI di Indonesia khususnya di Papua seperti bantuan ambulance atau mungkin heli kopter untuk Palang Merah Indonesia (PMI) ,” kata Pangkogabwilhan III.
Kehadiran ICRC di Papua disamping Tugas bantuan Kemanusiaan, Kesehatan juga mengenalkan materi Hukum Humaniter Internasional (HHI) khususnya buat prajurit yang akan melaksanakan tugas di Luar Negeri atau mengikuti penugasan di PBB.
Ketua Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, Alexandre Faite mengungkapkan, sangat luar biasa pendekatan kemanusiaan dan hukum yang dilakukan jenderal Cantiasa.
“Alexander Faite menambahkan, kami siap memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang telah dilaksanakan jenderal dan kami menganggap keberadaan TNI sangat dibutuhkan di Papua dan Papua Barat mengingat hanya TNI yang siap terjun kelapangan membantu masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun,” pungkas Ketua Delegasi Regional ICRC.(rls/PS-08)
