MANOKWARI, PapuaStar.com – Permasalahan yang berujung pada pemalangan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan serius dari Bupati Manokwari Hermus Indou.
Bupati Hermus Indou yang ditemui sejumlah awak media menjelaskan bahwa pembicaraan masalah tersebut direncanakan akan berlangsung besok, Rabu 16 Februari 2022, bersama masyarakat pemilik hak ulayat.
Dalam pembicaraan yang akan dilakukan Rabu besok, Bupati Hermus minta seluruh pihak tidak egois melainkan harus terarah dalam memberikan bukti-bukti yang mendukung argumentasi masing-masing baik dari pemilik hak ulayat maupun pemerintah daerah.
Jika nantinya ada pihak yang tidak puas, Bupati mengimbau untuk mengambil jalur hukum, sehingga tidak ada yang dikorbankan.
“Kita akan rapatkan besok pagi. Kita akan sampaikan kepada masyarakat hak ulayat kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kalau memang itu belum dibayar, kita akan lihat sejauh mana prosesnya. Tapi kalau sudah dibayar, kita juga minta pengertian masyarakat dan kalau ada yang tidak puas, tempuh jalur hukum, itu saja,” beber Bupati Manokwari Hermus Indou, Selasa (15/2/2022).
Apapun keputusan yang akan diambil dalam pertemuan nanti, Bupati menilai sebagai langkah baru dalam membuka pikiran masyarakat agar tidak ada lagi kegiatan serupa untuk pihak manapun. Sebab menurutnya, kegiatan tersebut sangat berdampak terhadap proses pembangunan oleh pemerintah daerah. Bahkan, sebagai orang yang beragama tidak sepantasnya melakukan hal tersebut, karena tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Oleh karena itu, Hermus mengajak masyarakat untuk berfikir yang positif dan rasional dalam menuntut haknya.
“Kita juga tidak akan membiarkan masyarakat melakukan hal salah terus yang melibatkan pemerintah menjadi salah. Kita wajib mendidik masyarakat supaya tahu yang benar. Jadi kalau haknya yang sudah dibayarkan, jangan minta lagi. Pakai cara lain, jangan memakai cara begini untuk membangun kehidupan karena Tuhan tidak ijinkan,” tutup mantan Ketua KNPI itu.(PS-01)
