MANOKWARI, PapuaStar.com – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, dengan agenda Penyerahan KUA-PPAS pemerintah provinsi Papua Barat terpaksa ditunda.
Penundaan itu disebabkan oleh ketidakhadirannya pihak eksekutif, dalam sidang tersebut.
Kondisi itu mendapat sorotan panas dari sejumlah anggota DPR Provinsi Papua Barat, yang hadir. Beberapa diantaranya beranggapan, Pemprov Papua Barat rupanya tidak siap dalam hal materi KUA-PPAS yang akan dibahas.
Setelah mempertimbangkan semua masukan dan usul saran dari anggota legislatif, maka pimpinan DPR melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif. Hasilnya pemerintah daerah tidak dapat hadir.
Ketua DPR Provinsi Papua Barat kepada insan pers mengaku ketidak hadiran pihak eksekutif, karena memiliki kesibukan lain. Secara organisasi anggota DPR sudah memenuhi quorum.
Hal ini disesalinya, karena dengan kondisi tersebut menunjukan ketidak seriusan Pemprov Papua Barat, dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.
“Proses ini dari awal saya sudah sampaikan supaya jangan mengulur waktu begini. Karena kita selalu lambat, dan hari ini terbukti. Kalau ada keseriusan dari pemerintah daerah, hal ini tidak akan terjadi. Ini menandakan Pemda tidak serius. Kalau Penjabat Gubernur sibuk, TAPD harus hadir,” tegas Orgenes Wonggor, Selasa (29/11/2022).
Dirinya memberi kesempatan kepada pemerintah provinsi Papua Barat untuk menyerahkan sekaligus menjelaskan, dokumen KUA-PPAS di dalam Sidang Paripurna, yang dijadwalkan kembali dilaksanakan pada Rabu 30 November 2022.
Orgenes mengingatkan pihak eksekutif, tidak lagi mengulur waktu. Sebab Sidang Paripurna tentang KUA-PPAS sangatlah penting, menyangkut kebijakan anggaran yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan di tengah masyarakat.
“Ingat bahwa mekanisme DPR itu ada. Tidak bisa hari ini kita buka dan langsung ditutup. Prosesnya itu harus dilewati,” timpalnya.(PS-01)
