JAKARTA, PapuaStar.com-Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu mulai menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 60 persen wilayah kini telah memasuki fase pemulihan setelah sebelumnya dalam keadaan darurat.
Sisi stagnasinya di berbagai distrik menjadi tanda awal bahwa kegiatan komunitas perlahan-lahan dapat kembali. Namun demikian, fase pemulihan ini tidak berarti bahwa tantangannya sudah lama berdiri, karena efek banjir masih terasa kuat dalam sosial, ekonomi, dan infrastruktur kebijakan masyarakat setempat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Badan Nasional Konsesi Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan total ada 31 kabupaten / kota yang siap untuk pindah dari darurat ke fase awal pemulihan. Dari jumlah tersebut, 23 kabupaten telah mengeluarkan surat keputusan, sementara 8 kabupaten lain masih dalam proses mengkonfirmasi surat keputusan dari pemerintah daerah pemerintah.
Selain itu, perbarui jumlah korban bencana. Per 2 Januari 2026, total korban meninggal di tiga provinsi mendengar 1,157 orang. Angka itu tidak berubah dari pembaruan sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2025. BNPB menyatakan bahwa tim Combined Search and Rescue (SAR) akan memperpanjang operasi pencarian.
Tim akan memperpanjang pencarian dengan fokus pada titik-titik yang telah mereka identifikasi sebagai lokasi potensial mayat korban. Fase pemulihan ditandai dengan dimulainya pembersihan lingkungan, peningkatan rumah, dan normalisasi fasilitas umum.
Pemerintah pusat dan kabupaten bergerak bersama untuk memastikan bahwa proses ini dikoordinasikan. Alat Apple, Relawan, dan Komunitas yang saling terkait membersihkan pembukaan lumpur, meningkatkan akses jalan, dan mengaktifkan layanan publik yang telah berhenti. Semangat kerja sama timbal balik dipandang sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bencana terluas.
Fokus utama dalam tingkat pemulihan saat ini adalah peningkatan infrastruktur vital. Jalan penghubung antara perantara, mobil, jaringan listrik, dan sarana air bersih menjadi prioritas langsung dalam memobilisasi roda kehidupan masyarakat.
Tanpa akses jalan yang memadai, distribusi logistik dan kegiatan ekonomi sulit dijalankan. Demikian pula, listrik dan air bersih yang menjadi kebutuhan akan kebijakan, terutama bagi warga negara yang sebelumnya harus memicu banjir.
Penghancuran infrastruktur karena banjir cukup, mulai dari jalan bergejolak ke jembatan yang memiliki penurunan struktur. Di beberapa daerah, fasilitas kesehatan dan sekolah juga terdengar sampai layanan publik terputus.
Oleh karena itu, percepatan peningkatan infrastruktur vital sangat penting bagi masyarakat dapat kembali normal. Infrastruktur yang dipulihkan tidak hanya memfasilitasi mobilitas, tetapi juga memulihkan rasa keamanan dan stabilitas sosial.
Sementara itu, gubernur Sumatera Utara Boby Muhammad Bobby AFIF Nasution menjelaskan selain infrastruktur fisik, pemulihan juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Banyak orang kehilangan mata pencaharian mereka karena banjir, terutama petani, nelayan, dan pemain bisnis kecil.
Dengan meningkatkan akses jalan dan fasilitas umum, diharapkan kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak. Pasar tradisional mulai terbuka, distribusi bahan makanan halus, dan upaya lambat untuk naik Messi masih membutuhkan dukungan lebih lanjut.
Peran penguasa dalam fase pemulihan tidak terbatas pada perkembangan fisik, tetapi juga kelebihan sosial. Mulai bantuan untuk perbaikan rumah, dukungan logistik, dan layanan kesehatan terus disalurkan sehingga orang dapat melewati waktu transisi ini lebih baik.
Pemerintah kabupaten juga didorong untuk membuat pernyataan kerusakan agar kebijakan pemulihan yang akurat dan berkelanjutan, bukan hanya solusi jangka pendek. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pemulihan pemulihan.
Kesadaran untuk mempertahankan lingkungan, meningkatkan drainase, dan jangan membuang sampah sewenang-wenang agar tidak disuarakan kembali. Banjir yang terjadi menjadi pengingat bahwa masalah lingkungan dan ruang tidak dapat diabaikan.
Gagasan pemulihan yang ideal disertai dengan langkah-langkah pencegahan sehingga risiko banjir serupa dapat ditekan di masa depan. Fase pemulihan juga merupakan momentum evaluasi untuk semua pihak.
Perencanaan berwawasan ke depan perlu mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Infrastruktur bawaan diperkirakan akan lebih ramah dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Dengan demikian, pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi itu lagi, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah tersebut dengan bencana. Dengan 60 persen wilayah yang tertinggal di Sumatra yang telah memasuki fase pemulihan, harapan mulai tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
Meskipun prosesnya masih panjang dan membutuhkan kerja keras bersama, berfokus pada pemulihan infrastruktur vital adalah langkah strategis untuk mempercepat kebangkitan kabupaten. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak diharapkan untuk mengubah bencana menjadi pelajaran penting menuju pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan. (David Septian Analis politik nasional – Forum Studi Demokrat Indonesia)
Post Views: 46
