MANOKWARI, PapuaStar.com – Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat mahasiswa turun jalan menyuarakan keadilan bagi masyarakat.
Dengan membawa spanduk yang bertuliskan “Pemerintah segera turunkan harga BBM Pertalite dan Solar bersubsidi dan mengusut tuntas mafia BBM yang mengakibatkan kelangkaan BBM,” sejumlah mahasiswa melakukan long mars menuju Kantor DPR Papua Barat, Selasa (27/9/2022).
Setibanya di halaman Kantor rakyat, Jl Brigjen Marinir (Purn) Abraham Oktovianus Atururi Arfai, para pendemo yang secara bergilir berorasi menyampaikan aspirasi selama 1 jam lebih.
Masa aksi tenang setelah diterima dan mendapat penjelasan dari Wakil Ketua III DPR-PB Jongky R.Fonataba, S.E., M.M bersama Anggota DPR Papua Barat lainnya.
Setelah berorasi, masa aksi menyerahkan surat yang berisikan 8 poin berisikan petisi antara lain meminta Pemerintah segera menurunkan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar. Pemerintah juga segera menindak tegas mafia BBM yang menimbun BBM subsidi dan mengakibatkan kelangkaan BBM di Papua Barat.
Jongky Fonataba yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat mengatakan DPR Provinsi Papua Barat pada dasarnya menerima setiap aspirasi yg disuarakan ke DPR.
“Kenaikan BBM saat ini sangat berdampak pada masyarakat kecil. Padahal disisi lain harga Minyak Bumi dunia sedang mengalami penurunan. Untuk itu saya berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sangat respon terhadap penderitaan Rakyat,” tegas politisi muda yang disapa Bung JRF itu.
Mantan Senior GMKI Yogyakarta itu juga mengatakan surat Mahasiswa tersebut telah disampaikan kepada Pj.Gubernur Papua di akhir Rapat Paripurna APBD Perubahan.
JRF juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Mansel dan Pegaf untuk segera melakukan operasi pemberantasan Mafia penimbun BBM. Karena jika dibiarkan, maka akan lebih perburuk kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
Aspirasi yang diterima DPR Papua Barat itu sudah ditindaklanjuti, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menyerahkan langsung kepada Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si pada saat rapat paripurna penandatangan persetujuan KUA/PPAS Perubahan T.A 2022, Selasa (27/9/2022) malam.
