MANOKWARI, PapuaStar.com – Pra Rakerda Bupati, Walikota Se- Papua Barat menghasilkan dua buah point penting yang nantinya akan di bahas pada Raker Bupati, Walikota Se- Papua Barat di Sorong.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si mengatakan ada dua isu yang akan di bahas pada saat raker nanti yakni masalah Pendidikan dan RTRW.
Pada saat Pra Raker kami menghadirkan narasumber dari Agus Sumule dimana beliau berbicara tentang pendidikan di Papua Barat masih banyak anak-anak Papua kita yang putus sekolah,” terang Penjabat Gubernur Papua Barat, usai pelantikan Wakil Ketua IV DPR Papua Barat, di Aston Niu Manokwari Hotel, Jumat (14/10/2022).
Selain itu juga saya menunjuk Agus Sumule sebagai ketua tim percepatan penanganan pendidikan yang didampingi Asisten I Setda Papua Barat Robert Rumbekwan.
Sehingga ketika ada isu atau persoalan kita langsung bentuk tim percepatan yang akan kita dukung dengan anggaran dan lain sebagainya,” ucapnya.
Selain itu masalah Rancangan Tata ruang wilayah (RTRW) yang hari ini pemerintah daerah susah untuk mengembangkan wilayah karena di kungkung oleh Perda no 3 tahun 2022 yang menetapkan Manokwari sebagai kota konservasi.
Yang akhirnya hanya 30 persen yang bisa kita pakai di seluruh kabupaten kota, dan ruang-ruang publik atau kehidupan masyarakat itu mereka sedang berkeberatan, sehingga kami coba untuk mengakomodasi itu,” jelasnya.
Menurutnya saat ini tugas Bupati/ Walikota membuat rancangan detail tata ruang (RDTR), yang nanti kita ketemu di hari kamis dan Jumat di Sorong untuk kita bahas.
RTRW itu akan dihubungkan dengan RDTRnya, sehingga RDTRnya harus diselesaikan oleh Bupati walikota karena ini merupakan kewajiban mereka,” terang mantan Kapolda Papua Barat.
Saat ditanya apakah tidak ada gesekan-gesekan dengan pemerintah pusat, Pj Gubernur menyampaikan untuk hutan lindung otomatis pasti ada gesekan disitu, tetapi kita juga harus meyakinkan tergantung kita saja.
Makanya saya selalu bilang keberhasilan pembangunan di tanah Papua dan Papua barat ini hanya satu jawabannya yaitu bagaimana penyelenggara negara ini berdiri tegak lurus. Artinya tidak berpihak tapi mau melihat untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.(PS-08)
