.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – Dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua, Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Menindaklanjutinya, Bupati Kabupaten Manokwari mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.
Menurutnya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dalam kerjanya harus sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus. Utamanya, harus menghadirkan pembangunan yang berkesinambungan di tanah Papua.
Berbeda dengan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), yang sebelumnya dibentuk oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudoyono.
Oleh karenanya, tugas dan kinerja BP3OKP harus menyerap aspirasi tentan masalah pembangunan hingga ke akar rumput.
“Hadirnya BP3OKP sebagai penghubung pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemerintah pusat. Maka BP3OKP harus menyerap sebanyak mungkin aspirasi pembangunan dan masalah pembangunan di tanah Papua,” ungkap Hermus Indou kepada wartawan di Manokwari, Senin (17/7/2023).
“Kita sangat apresiasi. BP3OKP saat ini tidak seperti yang sebelumnya. BP3OKP harus jauh lebih tajam dari BKP3,” sambungnya.
Ketajaman dan analisis permasalahan pembangunan di tanah Papua, terutama di Papua Barat dan Kabupaten Manokwari secara khusus, harus didalami oleh 6 anggota BP3OKP saat ini, sebagai penghubung antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah pusat.
Sehingga, pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat, dapat terwujud. Tentunya, berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Karena BP3OKP mengemban fungsi jauh lebih kompetitif, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tanah Papua,” tutup Bupati Kabupaten Manokwari itu.(PS-01)
