MANOKWARI, PapuaStar.com – Buntut dugaan mafia paket proyek, sejumlah warga dan kontraktor orang asli Papua memblokade jalan raya, Kamis (4/11/2021).
Aksi spontan itu berdampak pada macetnya arus lalulintas di ruas Jl. Yosudarso Sanggeng. Bahkan kendaraan dinas milik Wakapolda Papua Barat ikut terhenti akibat pemalangan tersebut.
Informasi yang diperoleh, aksi demo spontanitas itu dipicu lantaran adanya dugaan mafia proyek yang menyebabkan sejumlah kontraktor orang asli Papua tidak mendapatkan paket pekerjaan.
Salah satu aktivis yang merasa peduli terhadap nasib kontraktor orang asli Papua, Markus Yenu menerangkan bahwa aksi ini sama sekali tidak di tunggangi atau memiliki kepentingan perorangan, melainkan aksi tersebut merupakan ekspresi kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang ada di Papua Barat.
Diakuinya, sejumlah paket proyek di instansi teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, yang seharusnya dikerjakan oleh kontraktor orang asli Papua, namun pada kenyataannya sejumlah nama kontraktor OAP digantikan dengan dengan kontraktor lain.
“Ini ada unsur penipuan. Semua mereka nama keluar, terus kenapa tidak di pekerjakan. Kita bukan asosiasi, tetapi ini saudara kami yang harus kami bantu supaya mafia ini segera dibongkar,” tandas Yenu.
Bahkan kata Yenu, pihaknya sudah mengantongi bukti adanya transaksi gelap yang diduga menjadi penyebab pergantian nama kontraktor orang asli Papua pada paket pekerjaan tersebut.
Sebelumnya sambung Yenu, para kontraktor orang asli Papua telah melakukan mediasi dengan pihak dinas bersama pihak berwajib, namun rupanya tidak direalisasikan. Oleh karena itu, dirinya meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk mengambil langkah dalam meyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami sudah bicara tatap muka di Polsek, ternyata tidak ada. Sehingga kita turut prihatin dengan hal ini. Sempat di Polsek itu pak Gubernur sudah katakan kalau seluruh kontraktor OAP yang tidak dapat paket pekerjaan harus di data, tetapi tidak ada juga. Ada bukti, panitia lelang dikasih kado,” sambungnya.
Dihadapan Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Patrige Renwarin, massa aksi meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan mafia proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat. Mereka juga menegaskan akan melaporkan permasalahan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Aksi pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat itu, tidak bertahan lama. Usai menyampaikan aspirasi kepada Wakapolda Papua Barat, massa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib.(PS-01)
