Kamar Dagang dan Industri Papua Barat, Menolak Pelaksanaan Munas Kadin VIII di Kendari

oleh -106 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Barat menyurati Pangdam XIV/Hasanuddin terkait pelaksanaan Musda Kadin ke- VIII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, perihal permohonan saran dan pertimbangan terkait kelayakan dan kesiapan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan Musyawarah Daerah Kadin.

Ketua Kadin Papua Barat, Immanuel Yenu mengatakan, pelaksanaan Munas awalnya direncanakan di Bali. Namun, berdasarkan keputusan Kadin Pusat di pindahkan ke Kendari, sebagai tuan rumah tanpa melalui survei dan kajian.

Kota Kendari, dikategorikan sebagai kota kecil dan terbatas, mulai dari sisi transportasi udara, darat, dan laut. Tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan Munas yang akan dihadiri ribuan orang dari berbagai pelosok Indonesia,” tuturnya dalam Jumpa Pers di Mansinam Beach Hotel Manokwari, Kamis (09/06/2021).

Akomodasi dengan jumlah hotel yang masih sangat terbatas, dan kasus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan, masyarakat setempat terkontaminasi positif Covid-19.

Kadin Indonesia adalah rumah besar yang menaungi segenap dunia usaha dan industri di tanah air. Kerja nyata Kadin Indonesia sangat di nantikan oleh bangsa, saat ini dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” kata mantan Anggota DPR Papua Barat.

Oleh sebab itu pelaksanaan Munas menjadi strategis dan berwibawa, apabila dilaksanakan pada daerah yang lebih siap sebagai tuan rumah Munas Kadin VIII.

Dengan sisa masa kepengurusan Kadin yang diperpanjang enam bulan, sehingga Kadin Papua Barat berharap Kadin Indonesia dapat mempergunakan waktu yang tersisa dengan baik untuk dapat melaksanakan Munas Kadin,” ucap Yenu.

Sehingga kami meminta kepada Kadin Indonesia untuk segera melaksanakan rapat pengurus lengkap sebelum 30 Juni 2021, untuk mengevaluasi tempat pelaksanaan Munas Kadin di Kota Kendari sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku, semua usul, saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Kadin Papua Barat adalah semata-mata karena rasa memiliki dan kecintaan akan Kadin Indonesia.

Yenu mengusulkan, Munas tetap dilaksanakan di Provinsi Bali atau dengan pilihan lain, lebih tepat dilaksanakan di Yogyakarta atau Makassar, yang lebih muda diakses melalui transportasi laut dan udara. “Dari sisi akomodasi hingga pengetatat Protokol Kesehatan Covid-19 lebih siap untuk semua itu, dan penginapan hotel semua tersedia,” tandas Imanuel Yenu.(PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *