MANOKWARI, PapuaStar.com – 16 Asosiasi Lokal kontraktor Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat mendesak Dinas Pekerjaan Umum provinsi Papua Barat untuk segera menindaklanjuti surat disposisi dari Sekretaris Daerah Nataniel Mandacan.
Desakan ini disampaikan oleh perwakilan kontraktor orang asli Papua usai menggelar pertemuan di salah satu cafe di kota Manokwari.
Ketua Umum KAP Papua barat Yance Kambu mengaku, bahwa regulasi terkait pembagian paket pekerjaan penunjukan langsung bagi kontraktor orang asli Papua sudah jelas. Namun realisasinya masih jauh dari kenyataan yang ada.
Hal itu terbukti sampai saat ini paket penunjukan langsung bagi kontraktor orang asli Papua pada Dinas Pekerjaan Umum provinsi Papua Barat belum juga diberikan. Padahal sudah ada atensi dari Sekretaris Daerah Papua Barat yang notabenenya paket pekerjaan tersebut sudah harus diberikan,” tuturnya kepada awak media, usai rapat internal bersama pengusaha OAP, di Manokwari, Sabtu (25/06/2022).
Dirinya juga membenarkan seluruh kontraktor orang asli Papua sudah melengkapi seluruh persyaratan untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
“Kami sudah diberikan aturan tapi sampai sekarang kami seperti anak yang terbuang. Kesimpulannya kita akan mendatangi kepala dinas PU untuk minta kepastian. Disposisi dari sekda sudah ada, tapi di anulir oleh Pj. Tapi kami curiga ada pembisik,” ungkap Ketua Umum KAP Papua Barat.
“Kami harap, pertemuan ini lahirkan pikiran bersama kita terus Arif dan bijaksana meminta kepastian paket PL kapan diberikan. Padahal hal substansi sudah kami penuhi, jadi sampai kapan pemerintah peduli terhadap kami pengusaha OAP,” sambungnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Perkumpulan Pengusaha Papua Barat Lewis Wanggai mengatakan, paket pekerjaan penunjukan langsung di hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) Papua Barat sudah dikerjakan. Sementara dari dinas Pekerjaan Umum soal paket penunjukan langsung belum dilakukan pembagiannya.
Lewis menegaskan kepada dinas yang bersangkutan untuk segera memberikan paket tersebut, jangan sampai diakhir tahun anggaran baru dibagikan, karena akan berdampak pada penyerapan anggaran pemerintah daerah.
“Kami desak supaya paket PL yang ada di PU harus segera dijalankan karena paket PL di dinas lain sudah berjalan,” terang Ketua Perkumpulan Pengusaha Muda Papua Barat.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Arfak Provinsi Papua Barat Alex Wonggor meminta, kepada pemerintah provinsi Papua Barat untuk memfasilitasi pertemuan dengan kontraktor orang asli Papua, guna membahas keterlambatan paket pekerjaan penunjukan langsung yang biasanya terlambat bahkan ada yang disulap.
Sebab kata Wonggor, banyak paket pekerjaan yang ada di OPD telah dibagi-bagi kepada kontraktor yang telah ditentukan,” terangnya.
“Paket lelang kita ada dapat 2 kali tapi sayangnya sudah ada tuannya. Kami minta ruang khusus dari 1 – 15 Milyar kasih kepada kami, jangan ada lelang umum. Jadi ruang khusus untuk OAP itu harus diberikan, tapi sayangnya sampai sekarang tidak diberikan ruang khusus bagi kami oleh Pokja,” tegas Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak.
Penegasan lebih lanjut juga dilontarkan Yan Soindemi – Sekertaris Umum Gapensi Papua Barat, yang mana diakuinya bahwa aturan dan regulasi yang mengatur tentang keberpihakan terhadap orang asli Papua sudah komplit. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dan jajarannya dapat merealisasikannya supaya tidak terjadi ketimpangan implementasi setiap aturan yang ada.
“Perpres, Inpres dan Permen sudah ada, tapi proses pelaksanaannya tidak baik. Ini bukan baru kali ini tapi sudah berulang kali. Aturan Perpres itu harus ada turunan yang jelas yaitu Pergub supaya nilai standar bisa terjawab,” pungkas Sekretaris Umum Gapensi Papua Barat.
“Kami diberikan jaminan lewat Otsus, tapi belum ada cela yang jelas untuk membina kami. Semoga ada waktu kami akan temui gub untuk hal ini. Karena paket yang ada di pemerintahan sangat menjamin kami kontraktor OAP,” tutupnya.(PS-01)
