MANOKWARI, PapuaStar.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrembang RPJPD) 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Otonomi Khusus (Otsus) 2024 di Aston Niu, pada hari Senin (29/04/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wamendagri John Wempi Wetipo, Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Termongmere, Ketua BP3OKP, Kapolda, Pangdam, Kejati, Ketua MRPB, Kabinda, Bupati Se-Papua Barat, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat.
Kepala Bappeda, Dance Sangkek, dalam laporannya sesuai dengan UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional, menjelaskan bahwa Musrembang merupakan forum penting dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.
Diharapkan partisipasi aktif peserta dalam Musrembang Provinsi Papua Barat untuk memberikan masukan guna penyempurnaan RPJPD tahun 2025-2045, RKPD tahun 2025, dan rencana pembangunan program otsus kabupaten kota dan provinsi tahun 2025.
Pada tahun 2025, Papua Barat mengusulkan sebanyak 47 program dari total 160 program prioritas provinsi. Program tersebut terbagi menjadi prioritas satu sebanyak 17 program, prioritas dua 15 program, prioritas tiga 4 program, dan prioritas keempat 21 program.
Tujuan dari Musrembang ini adalah pertama, mengkonsentrasikan usulan dari tingkat kabupaten dalam rencana pembangunan Papua Barat; kedua, menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi misi tujuan pembangunan Papua Barat; ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program pembangunan; keempat, meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua; dan kelima, memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musrembang Provinsi Papua Barat yang menghasilkan usulan pembangunan dan merancang prioritas pembangunan serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta lintas kabupaten.
Musrembang juga menjadi forum pendidikan bagi warga negara untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat.(PS-08)