MANOKWARI, PapuaStar.com – Orang tua dari casis bintara polri kembali melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat menyerahkan aspirasi dari orang tua casis bintara otsus terkait dengan pemungutan biaya-biaya casis di masing-masing SPN dengan berbagai variasi jumlah nominal.
Inisial EM salah satu orang tua casis Bintara Otsus, usai pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua Barat, dia mengatakan, kedatangan kami perwakilan orang tua casis bintara Otsus guna menyampaikan aspirasi kami untuk diperjuangkan oleh MRP-PB sebagai lembaga Kultur Orang Asali Papua.
“Kedatangan kami di kantor MRP-PB ini yang kedua kalinya untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak anak-anak kami dan kini menjadi beban buat kami para orang tua yang saat ini anak kami sedang menjalani pendidikan di berbagai SPN,” ungkap EM usai pertemuan, di kantor MRP-PB, Senin 27 September 2021.
Banyak orang tua yang tidak berani untuk mengadu dan datang kesini karena mereka memiliki ketakutan yang besar ketika mereka melapor, takut anak-anak mereka yang sedang ikut pendidikan kena masalah di sana atau diapa-apakan.
Banyak anak-anak yang tidak mampu yang ikut pendidikan, sehingga kami yang terkumpul dengan keadaan anak-anak kami di sana dengan modal berani datang untuk memperjuangkan anak-anak kami.
Yang kami tau, anak-anak yang lolos melanjutkan pendidikan di akomodir dengan dana Otsus, sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan lain.
Namun kenapa setelah masuk pendidikan dan berjalan satu bulan kemudian tiba-tiba ada pungutan-pungutan yang membuat anak-anak resah.
“Kasihan pada saat mereka telpon itu bukan memberikan kabar yang baik atau bentuk kerinduan terhadap keluarga, tapi yang dikabarkan adalah minta uang, dengan jumlah yang bervariasi,” jelas EM kepada sejumlah wartawan.
Kata EM, sebagai orang tua hingga saat ini merasa resah dengan adanya pungutan-pungutan yang dilakukan di berbagai SPN tersebut bervariasi dan itu dengan jumlah yang cukup besar tidak sedikit, sehingga anak-anak kami yang saat ini mengikuti pendidikan juga tidak tenang dan merasa risau.
Saya berharap kalau memang itu didanai oleh otsus maka jangan lagi ada tagihan-tagihan atau pungutan-pungutan seperti ini, kasihan anak-anak kami tidak bisa Fokus, sehingga mereka bisa ikut pendidikan dengan tenang hingga selesai dan pulang dengan selamat.
“Dan yang paling terpenting anak-anak ini keluar jangan punya karakter-karakter pencuri, dalam arti di dalam pembinaan-pembinaan seperti yang saat ini terjadi di SPN. yakin dan percaya 20-30 tahun kedepan mereka akan membuat hal yang sama kepada generasi dibawahnya karena ada contoh senior mereka melakukan hal seperti itu,” tegasnya.
Sementara Leonard Yarollo anggota Pokja agama didampingi Yopi Suabey anggota Pokja adat secara langsung menerima dan mendengar aspirasi dan keluhan dari orang tua casis Bintara Otsus yang saat ini sedang menjalankan pendidikan.
“Pada prinsipnya kita Majelis Rakyat Papua Barat akan sama-sama mengawal, dan bahasanya kita tau saja semua sudah selesai dan mereka tinggal melaksanakan pendidikan tanpa ada embel-embel namun ketika tadi kami dengar kenapa dari awal sebelum pendidikan tidak disampaikan tentang adanya pungutan-pungutan seperti itu,” katanya.
Ini merupakan persoalan yang harus dilihat secara arif dan bijak dari Gubernur Provinsi Papua Barat dan Kepala Daerah di 12 Kabupaten dan 1 Kota, serta Kapolda Papua barat, menyangkut anak-anak kita yang saat ini sedang mengikuti pendidikan dan mendapat pungutan-pungutan dengan berbagai variasi nominalnya.
“MRP-PB tidak akan diam kami akan kawal dan akan menindak lanjuti dalam hal ini pastinya kami akan berbicara dengan pimpinan untuk membentuk tim, ketika isu ini benar maka kami akan melangkah ke masing-masing SPN untuk mengecek kebenarannya,” pungkasnya.(PS-08)
