.
.
PEGAF, PapuaStar.com – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, antara Kantor Cabang Utama Bank Papua Manokwari dan Kantor Cabang Pembantu Bank Papua Pegunungan Arfak, lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) pengelolaan rekening kas umum daerah (RKUD) penyaluran gaji, fasilitas kredit pegawai bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) , di lapangan Iray Pegunungan Arfak, Kamis (16/11/2023).
Dalam penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) ditandatangani oleh Bupati Pegaf Yosias Saroy dan Sekda Ever Dowansiba.
Direktur Operasional Bank Papua, Isak S Wopari mengatakan, suatu kebanggaan bagi Bank Papua sebagai mitra dari pemerintah daerah hadir untuk membantu membangun program-program pemerintah yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Yosias Saroy dan Wabup Mandacan.
“Terima kasih Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak telah mempercayakan kepada Bank Papua pengelolaan rekening kas umum daerah, penyaluran gaji dan fasilitas kredit pegawai bagi ASN Pegaf,” ucapnya usai upacara peringatan HUT Kabupaten Pegunungan Arfak ke-11 tahun 2023, di Lapangan Iray Pegunungan Arfak, Kamis (16/11/2023).
Dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Bank Papua membuktikan komitmen akan terus hadir melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat Papua yang ada di daerah-daerah terpencil bahkan ada di pesisir.
“Karena hanya Bank Papua yang hadir di kabupaten ini untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi maupun kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah daerah,” ucap Isak Wopari.
Tapi lebih dari itu di harapkan Pemerintah Pegaf supaya memanfaatkan Banknya sendiri untuk pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan sifatnya investasi.
“Bank Papua hadir karena masyarakat kalau tidak di manfaatkan banknya sendiri sangat disayangkan. Inilah komitmen kami bank Papua memberikan dukungan kepada pemerintah di Kabupaten maupun Provinsi di tanah Papua,” terangnya.
Isak Wopari mengajak seluruh masyarakat Pegaf terus bahu-membahu, mendukung program maupun kebijakan pemerintah daerah. Dikarenakan hal itu, untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.(PS-08)
