.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si, bersama Tim TPID belanja masalah sekaligus sidak mendadak di pasar ikan Sanggeng dan Pasar Wosi. Untuk meningkatkan sektor ekonomi dan menjaga stabilisasi inflasi.
Dikarenakan ada perubahan anggaran sehingga ada beberapa kebijakan yang akan diambil. Untuk itu dilakukan Kunjungan, tidak hanya sidak melainkan juga belanja masalah dalam rangka pengambilan kebijakan untuk kedepan di Tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si, karena Papua Barat sudah pisah dengan Papua Barat Daya, belum bisa kendalikan harga ikan karena belum ada sarana pendukung seperti tempat penyimpanan ikan agar tetap segar dalam jumlah yang banyak
“Hari ini melihat langsung potensi laut, tempat penurunan ikan, pasar ikan dan pabrik es. Untuk kedepannya nanti kita lihat dari hasil rapat bersama OPD terkait.
Apa akan di pindahkan atau akan dikembangkan,” ucap mantan Kapolda Papua, kepada sejumlah wartawan usai sidak di pasar Wosi dan Pasar Sanggeng, Kamis (12/01/2023).
Kebijakan itu akan sisipkan l masuk di anggaran 2023. Soal potensi perikanan yang sudah sampai di luar daerah diperlukan sinergitas antara pemerintah dan nelayan.
Dikatakan Gubernur akan melakukan evaluasi dan menyisipkan program pembangunan penyimpanan ikan dan es batu di tahun 2023, karena dianggap menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk Nelayan.
Selanjutnya kata Waterpauw, ada juga permasalahan lain seperti kurangnya kuota bahan bakar yang di berikan bagi nelayan. Untuk itu saya akan bertemu dengan pimpinan PT. Pertamina akan membahas hal itu.
Gubernur berharap dengan menjawab semua kebutuhan di bidang perikanan laut harga komoditas ikan bisa terjaga laju inflasi di Papua Barat bisa ditekan.
Kemudian di pasar Wosi, Waterpauw bersama tim inflasi pemerintah daerah menemukan kendala yang dihadapi mama-mama papua yang membawa hasil kebun mereka untuk jual menumpang angkutan umum, karena ongkos transportasi lebih mahal dari harga jualan serta berpengaruh dengan penghasilan jualan.
Paulus Waterpauw menambahkan, inilah yang dibutuhkan peranan dari pemerintah daerah melalui OPD teknis harus dibicarakan bersama sopir dan pemilik angkutan agar supaya biaya transportasi jangan naik meski biaya BBM naik,” tandasnya.(PS-08)
