MANOKWARI, PapuaStar.com – Warga gelar aksi protes dengan melakukan pemalangan jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Jembatan Wariori, Distrik Masni Kabupaten Manokwari, sejak pukul 08.00 WIT pada Selasa (23/9/2025).
Aksi pemblokiran tersebut sebagai bentuk protes atas rekomendasi Komisi III DPR RI terkait penertiban dan penghentian Tambang Emas Ilegal di Sungai Wasirawi dan penegakan hukum kepada penambang.
Selain menolak, mereka juga pertanyakan kehadiran Anggota DPR RI Yan Mandenas di Manokwari.
“Kami, masyarakat yang punya wilayah adat Wasirawi, Warmomi dan Wariori menolak dengan tegas Anggota DPR RI Yan Mandenas. Ini bukan Dapilnya, dia tidak punya hak disini. Dapil-nya, di Papua bukan di Papua Barat,”tegas Emy Tibiay, salah satu tokoh Perempuan Meyah Arfak di Distrik Masni.
“Kehadiran Yan Mandenas di Papua Barat dalam kepentingan apa. Mau sejahterakan masyarakat atau merugikan masyarakat, secara khusus kami orang Arfak. Jangan datang ke Papua Barat cari muka, kamu sudah sejahterakan masyarakat di Papua kah, baru datang urus kami disini,”sambung Emy.
Senada, Decky Isba kordinator aksi mengatakan kehadiran anggota DPR RI Yan Mandenas seharusnya melihat kondisi perekonomian masyarakat bukan menghadirkan petaka bagi masyarakat adat.
“Kami ini lapar, pembangunan selama ini dimana. Dana Otsus dimana. Kalau memang mau bantu kami, tolong sampaikan kepada Komisi III DPR RI, bicarakan dana Otsus agar rakyat tidak mengeluh, dan kelola tambang,”ketusnya.
Ditambahkan kehadiran pertambangan emas di Wasirawi telah berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adat.
“Kami masyarakat adat menolak penyisiran karena wilayah tersebut adalah hak ulayat kami turun temurun. Aktivitas pertambangan emas di Wasirawi telah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat adat, dan masyarakat pada umumnya di wilayah Masni dan sekitarnya”ucap Decky.
Ia meminta Kapolda Papua Barat tidak mengambil langkah secara arogan tanpa duduk bersama masyarakat adat Pemilik hak ulayat.
“Kami minta Bapak Kapolda Papua Barat duduk bersama kami, musyawarah dan mufakat mencari solusi atas masalah tambang Wasirawi, bukan menindak pemilik hak ulayat”harap Decky.
Terakhir, ia meminta pemerintah untuk memberikan kepastian atas izin pertambangan rakyat.
“Kami minta pemerintah memberikan kepastian untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat agar masyarakat mengelola tambang emas milik masyarakat adat,”tukasnya.
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Edison Isir tiba tempat aksi pada pukul 12.00 WIT dan membuka palang secara resmi. Kemudian Kapolda melakukan perjalanan menuju lokasi penambangan emas di Sungai Wasirawi untuk melakukan penindakan. (rls)
Post Views: 299
.
.
