.
.
PEGAF, PapuaStar.com-Warga Kampung Mainda dan kampung Smanggei, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), mempersoalkan kualitas pendidikan dan program sanitasi lingkungan.
Isu pendidikan dan sanitasi lingkungan ini disampikan oleh Tokoh Pemuda Mainda, Paulus Dowansiba, di hadapan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dalam reses pertama di tahun 2025, Jumat (14/2/2025).
“MCK (mandi, cuci, kakus) di dua kampung ini sangat perlu sekali, karena masih kurang. Sekolah yang ada ini hanya 1 ruang untuk tampung kelas 1-6. Mewakili warga dua kampung, saya sampaikan ini,” ungkap Paulus Dowansiba.
Kebutuhan dasar lainnya di dua kampung tersebut, kata Paulus Dowansiba, adalah listrik. Juga fasilitas penunjang pendidikan lain, seperti rumah guru.
“Dikarenakan Guru kalau datang biasa mereka hanya bisa numpang di rumah masyarakat. Jadi diperlukan adanya rumah guru,” ujarnya
Ditambahkan perlu juga dibuatkan portal atau pintu masuk di dua kampung sebagai pengamanan.
Fungsi reses
Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor menjelaskan, fungsi reses di hadapan warga Kampung Mainda dan Smanggei, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).
Reses ini 1 tahun 3 kali dilaksanakan reses.
Reses memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota dewan untuk turun menyerap aspirasi, dan itu harus berada di daerah yang masyarakatnya memilihnya, konstituen,” ujar Ketua partai Golkar Pegaf
Orgenes Wonggor melaksanakan reses pertama di tahun 2025, kampung Mainda dan Smanggei, Jumat (14/2/2025). Reses ini penting untuk menjadi pertanggung jawaban politik anggota dewan terhadap konstituennya.
“Aspirasi yang ada memang cukup banyak dan tetap harus disampaikan supaya menjadi laporan dan dapat diplenokan di internal dewan. Agar supaya juga bisa kita sampaikan kepada gubernur agar masuk dalam perencanaan tahun anggaran berikut,” paparnya.
Ketua DPR Papua Barat juga mengapresiasi warga di dua kampung ini dalam memanfaatkan bantuan dari pemerintah daerah.
“Saya juga merasa senang datang ke kampung ini, ada yang berubah tiap tahun. Kita datang, ada rumah yang berubah (dibangun baru), ada sekolah, jalan sudah mulai dicor. Gereja sudah dibangun, air bersih sudah masuk. Setiap tahun itu harus ada perubahan nyata yang kita lihat, bukan hanya omong kosong belaka” jelasnya.
Perubahan ke arah yang lebih baik, tambah orgenes Wonggor, menunjukkan kemampuan warga kampung menerima dan mengelola manfaat bantuan dari pemerintah daerah.
“Bantuan yang diterima itu harus bermanfaat dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga. Atur dengan baik setiap program dan kegiatan yang masuk ke kampung ini,” tukasnya.
Reses kali ini, orgenes Wonggor menyalurkan bantuan uang kepada panitia pe-resmian gedung baru GPKAI Jemaat Lahairoi Bryebusi.
Juga bantuan bahan makan sehat kepada pengurus sekolah minggu.
Reses pertama ini, Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor menjelaskan soal adanya perubahan pelaksanaan kegiatan dan program yang dibiayai APBD Provinsi Papua Barat.
Adanya perubahan dijelaskan orgenes Wonggor, kegiatan pengecoran jalan lingkungan yang sudah tidak lagi bisa dibiayai melalui APBD provinsi.
Kegiatan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
“Usulan kita itu mengalami perubahan di ujung penyusunan program dan kegiatan, ini karena ada perubahan aturan.
Cor jalan itu dari provinsi sudah berhenti, ini kebijakan dari pusat tiap tahun berubah. Kita tetap berjuang agar bisa masuk di kabupaten,” ungkapnya di sela reses di Kampung Mainda dan Smanggei, Jumat )14/2/2025).
Lebih lanjut Orgenes Wonggor menjelaskan, tetap memperjuangkan pengaspalan ruas jalan yang menghubungkan dua kampung tersebut.
Selain itu, Kader Golkar ini, juga mendorong adanya penerangan berupa lampu jalan di Mainda maupun Smanggei.
“Kegiatan infrastruktur itu, kita harus mengikuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang Undang Otonomi khusus. Ada beberapa priorotas dalam infrastruktur,” terangnya.
Adapun prioritas PP 107 menyangkut pelaksanaan UU Otsus di Tanah Papua, dibidang infrastruktur, yakni jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan air bersih.
“Kita sudah usulkan masuk dalam perencanaan untuk pengecoran jalan lingkungan, tetapi dari provinsi sampaikan bahwa sudah tidak bisa di tahun ini. Harus diganti dengan program lain,” bebernya.
Ditahun ini orgenes Wonggor telah mengusulkan sejumlah kegiatan di kampung Mainda, Aduer dan Aweibehei.
“Setelah muncul di dokumen dulu baru bisa saya sampaikan program apa yang sudah muncul. Saya tidak mau mendahului kalau ternyata tidak sesuai omongan, itu sama saja jadi pembohong ke masyarakat,” tandas Orgenes Wonggor.(PS-08)
