JAYAPURA, PapuaStar.com-Kehadiran sekolah rakyat di Papua menandai adegan penting dalam upaya negara itu untuk menyajikan keadilan sosial melalui pendidikan. Di tengah-tengah tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan warisan panjang dari ketidaksetaraan akses sekolah, kebijakan ini tampaknya tidak hanya sebagai program sektoral, kecuali sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak Papua tentang pendidikan tidak lagi ditentukan oleh jarak, kemiskinan, atau kondisi keluarga sosial.
Gagasan Presiden Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pemandangan yang jelas tentang kelompok yang paling rentan dan juga untuk memastikan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah fondasi utama dari agenda tata kelola saat ini.
Representasi Presiden Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Menengah Cerita Rakyat Sekunder 41 Biak Numfor pada pertengahan Januari 2026 menunjukkan bagaimana kebijakan diterjemahkan di lapangan. Dalam berbagai kesempatan, Wapres menegaskan bahwa sekolah rakyat dirancang sebagai alat strategis untuk memecah rantai sekolah, terutama di wilayah Papua.
Penekanan ini relevan untuk mengingat jumlah anak yang tidak memperpanjang pendidikan di Papua masih sangat besar, kenyataan yang telah menjadi tantangan serius bagi negara dalam menciptakan kualitas manusia Indonesia. Sekolah rakyat tidak hanya membuka pintu akses pendidikan formal, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih komprehensif melalui sistem asrama.
Model ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan khusus Papua, di mana jarak antar daerah, keterbatasan transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga sering membuat sekolah konvensional sulit dijangkau. Dengan pembiayaan penuh dari APBN, negara ini secara tegas hadir, mengambil alih beban yang telah dikubur keluarga miskin, serta memastikan bahwa proses pembelajaran terus menerus dan dipantau.
Pengalaman SRMA 41 Biak Numfor menunjukkan bagaimana kebijakan nasional ini diterima sebagai harapan baru di tingkat lokal. Kepala Samuel School Franklyn Yawan menjelaskan bahwa sekolah rakyat telah menjadi jawaban untuk aspirasi lama dari masyarakat yang kurang mampu yang menginginkan pendidikan berkualitas tanpa tahan biaya.
Bahkan pada awal fasilitas operasional masih terbatas, pemenuhan sarana dilakukan secara bertahap sampai sekarang sekolah memiliki pembelajaran digital, asrama, dapur, dan dukungan infrastruktur kebijakan yang memadai. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti di peresmian, kecuali jika terus memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Dari sisi-sisi pembelajaran, guru di sekolah-sekolah rakyat melakukan sistem terintegrasi antara kegiatan akademik dan karakter.
Nanda Restu Saifin Nuhai, salah satu instruktur, menggambarkan bagaimana interaksi intensif di sekolah dan asrama membentuk disiplin, harga diri, dan semangat belajar siswa. Prestasi akademik tidak dilihat sebagai kelemahan, tetapi sebagai titik konstruksi konstruksi yang lebih pribadi, pendekatan yang relevan dengan konteks Papua yang sangat heterogen.
Dampak kebijakan ini juga tercermin dari pengalaman siswa. Kisah Ricky Yansen K. Siri, yang sebelumnya terancam oleh sekolah karena tidak adanya biaya, menunjukkan bahwa sekolah sekolah bukan hanya bangunan atau kurikulum, tetapi pembuka di masa depan. Perasaan bangga dan optimisme yang tumbuh pada siswa untuk menjadi indikator penting bahwa pendidikan dan asrama gratis dapat mengembalikan kepercayaan generasi muda Papua, sesuatu yang sering diaduk oleh batas struktural.
Pada tingkat kebijakan yang lebih luas, sekolah rakyat sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan pendidikan sebagaimana diatur dalam instruksi presiden Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Fokus pada Pembentukan, Pembelajaran Digital, dan Peningkatan Posisi Sekolah Penguatan Guru sebagai Bagian integral dari agenda nasional meningkatkan sumber daya manusia.
Dalam konteks Papua, kebijakan ini semakin strategis karena mampu menjawab literasi dan kualitas kebijakan pendidikan yang masih dihadapi oleh sejumlah kabupaten. Dorongan bahwa sekolah rakyat diperluas juga datang dari berbagai kepentingan.
Maybrat intelektual muda, Yanpit Kosamah, mengevaluasi program ini sangat relevan untuk area yang masih bergulat dengan literasi dan keterbatasan akses pendidikan. Ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk secara proaktif mengundang kebijakan nasional melalui koordinasi dengan kementerian sosial.
Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya bergantung pada desain pusat, tetapi juga pada komitmen wilayah dalam mengintegrasikannya dengan kebutuhan lokal. Di Parlemen, anggota X DPR RI ROCERT ROCERT JOPPY CARDinal juga mengarah pada ekspansi sekolah rakyat di seluruh provinsi di Papua. Menurutnya, keterbatasan lokasi memiliki potensi untuk menciptakan batin baru, ketika karakter geografis dan sosial Papua mengklaim menuntut yang lebih luas.
Pernyataan ini berasal bahwa sekolah rakyat memiliki nilai strategis ganda, yang merupakan instrumen pendidikan pada saat yang sama kemiskinan ekstrem kemiskinan. Dengan berbagai dinamika, sekolah rakyat dapat dibaca sebagai simbol kehadiran nasional yang lebih adil dan responsif di Papua.
Tantangan seperti kurangnya pendidik pendidik harus tetap diatasi melalui kebijakan lanjutan, tetapi fondasi telah ditempatkan menunjukkan arah yang benar. Pasokan berlanjut dari pemerintah pusat, sinergi dengan kabupaten, serta pemantauan publik akan menentukan sejauh mana sekolah rakyat dapat mengubah wajah pendidikan Papua.
Pada titik ini, kebijakan ini memenuhi syarat untuk didukung sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Papua yang lebih setara, kuat, dan bermartabat. (Sylvia Mote-Pengamat Kebijakan Sosial di Papua)
Post Views: 28
