Wamendagri Imbau Hasil Musrembang Provinsi Papua Fokus Pengembangan Wilayah Adat Tabi dan Saireri

oleh -5963 Dilihat

BIAK NUMFOR, PapuaStar.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengimbau agar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua fokus pada pengembangan kawasan wilayah adat Tabi dan Saireri.

Hasil Musrenbang juga harus memastikan kearifan lokal yang dimiliki dua wilayah adat tersebut terakomodir dan terpelihara dalam proses pembangunan.

Hal ini disampaikan Wempi Wetipo pada Rapat Kerja Daerah Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Tahun 2023 dan Musrenbang Daerah Provinsi Papua Tahun 2023, serta Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN se-Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023, di Swissbell Hotel Biak, Provinsi Papua, Kamis (13/04/2023).

Wempi menjelaskan, setelah dibentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, Provinsi Papua hanya tersisa wilayah adat Tabi dan Saireri. Setelah pemekaran, potensi ekonomi Provinsi Papua kini banyak ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Oleh karenanya jelas wajah perekonomian lokal Provinsi Papua pasca-pemekaran kini tidak lagi bertumpu pada kilauan mineral bawah tanah, tetapi potensi hijau di daratan dan birunya lautan serta putihnya semenanjung pantai sesuai dengan topografi mayoritas wilayah Provinsi Papua yang terhampar di wilayah pesisir,” ujar Wempi.

Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu dibahas dalam Musrenbang. Sebab, kata Wempi, hal ini menjadi babak baru bagi Provinsi Papua untuk mengeksplorasi potensi daerah di luar mineral bawah tanah. Dia menegaskan, pelaksanaan Musrenbang idealnya menggunakan pendekatan komunikasi bottom up dari stakeholders pembangunan non-pemerintah dan komunikasi top down pemerintah daerah.

Wempi mengatakan, pelaksanaan Musrenbang minimal harus mampu menjawab dua hal fundamental. Pertama, dapat membangun sinergisitas dan harmonisasi program dan kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai arah kebijakan afirmatif dan pemerataan kesejahteraan. Kedua, mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan program pembangunan yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

Lebih lanjut dia menegaskan, Musrenbang harus mampu membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, serta menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan dengan menjadikan orang asli Papua sebagai subjek pembangunan.

“Hasil akhir Musrenbang diharapkan menginterpretasikan dan mewakili langkah-langkah pemetaan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.(PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *