MANOKWARI, PapuaStar.com –Pasca anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat dibagi dengan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Kini Kegiatan rutin kedewanan DPR Papua Barat terbatas
Kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2022 tentang Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023,
banyak program di OPD lingkup Pemprov Papua Barat juga ikut dipangkas.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, S.IP mengatakan, sejumlah program, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat terbatas termasuk anggaran.
“Semua itu dikarenakan adanya DOB baru Papua Barat Daya yang akhirnya dana tersebut harus dibagikan menjadi dua,” tuturnya kepada sejumlah wartawan, di Aston Niu Manokwari Hotel, Selasa (23/5/2023).
Dikatakan Politisi Partai Golkar, biasanya setiap tahun program padat, sekarang hanya beberapa kegiatan saja. Tentu tidak maksimal, karena menyesuaikan anggaran yang ada.
“Dampak tersebut sangat terasa, karena banyak program yang tidak bisa dilakukan. Namun, meski begitu program yang ada tetap dijalankan,” terangnya.
Orgenes Wonggor mencontohkan seperti kegiatan medical checkup tahun ini tidak ada.
“Dampaknya sangat luar biasa, yang tadinya bisa 15 kegiatan dalam 1 tahun, sekarang hanya 6 saja,” jelas Orgenes Wonggor.(PS-08)
