Angkut Kayu 8 Kubik Merbau Ilegal, Dinas Kehutanan Papua Barat Menahan 2 Truk

oleh -444 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com –Dinas Kehutanan Papua Barat mengamankan 2 Truk pengangkut 8 kubig kayu Merbau yang di duga Ilegal, dengan nilai pasaran 1 kubig Rp.6 juta maka berhasil digagalkan senilai Rp.106.000.000 juta, di Kabupaten Sorong, Jumat (09/12/2022).

Merespon cepat Perintah hasil blusukan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si terkait tata kelolah penebangan kayu dan pengelokaan kayu di Sorong Raya.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui Polisi Kehutanan berhasil menahan dua truk bermuatan kayu hasil penebangan hutan tanpa izin di wilayah Sorong.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan, penangkapan dua truk tersebut berisi sekitar delapan kubik kayu jenis merbau.

“Penebangan kayu ini tidak punya izin sehingga tidak ada penerimaan kepada negara, kami akan proses lebih lanjut meski dari pengakuan kayu tersebut milik masyarakat tetap harus memiliki izin,” ungkap Runaweri saat jumpa pers, di dampingi Kadis Kominfo Papua Barat Frans Istia, di Manokwari, Senin (12/12/2022).

Dijelaskan, Sabtu pekan lalu sebanyak 20 Personel UPTD Cabang Dinas Kehutanan Sorong dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorong, dibentuk menjadi dua tim untuk turun ke lapangan dan melakukan inspeksi mendadak atas perintah Gubernur.

“Dari hasil penangkapan, saya sebagai kepala dinas sudah memerintahkan agar segera diproses.

Selain itu, kami telah melakukan rapat dengan pemilik kayu yang ditangkap bersama Dewan Adat, LMA Kabupaten Sorong.

Dari kesemipulan hasil rapat tersebut pertama penebangan kayu dan peredaran kayu yang di lakukan oleh masyarakat dan pihak yang bekerja sama dengan masyarakat tidak memiliki ijin resmi.

Maka masyarakat harus mengajukan izin melalui skema perhutanan sosial atau hutan desa,” tandas dia.

Dikatakan Runaweri, ada indikasi kayu tersebut diperjualbelikan keluar daerah Papua Barat, tentu hal itu akan merugikan daerah jika tidak memiliki izin serta berdampak pada kondisi alam yang tidak stabil.

“Dari pengajian izin tersebut akan terlihat wilayah hutan mana saja yang bisa di eksplorasi dan wilayah hutan yang akan berdampak langsung pada lingkungan disekitarnya,” lanjut dia.

Hingga saat ini, dua truk bermuatan kayu tersebut masih di tahan di KPH Sorong raya, menunggu proses lanjutan kepada pihak penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kehutanan.

“Selain Sorong, Dinas Kehutanan juga akan melakukan operasi lapangan di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat, guna memastikan kayu yang keluar dari wilayah tersebut memiliki izin dan membayar pajak ke negara,” pungkasnya.(PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *