MANOKWARI, PapuaStar.com – Asisten I bidang Pemerintahan Provinsi Papua Barat Robert Rumbekwan menyatakan, sepakat adanya pengambilan langkah melakukan Uji Komptensi (UK) dan evaluasi kinerja pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat.
“Saya sepakat langkah yang diambil Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs.Paulus Waterpauw M.Si melakukan uji komptensi kepada pejabat eselon dua (II),” tuturnya kepada sejumlah wartawan di ruang kerja Sekda Papua Barat, di lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (16/03/2023).
Dua puluh tiga (23) tahun provinsi Papua Barat ini hadir, tidak pernah dilakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja para pejabat eselon, bahkan sudah sampai 10-15 tahun masih duduk manis di Satu OPD.
‘’Kita ini corong pemerintah, merupakan corong kebaikan bagi semua bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kita menjadi corong penyesatan,’’ jelas Robert Rumbekwan.
Dikatakannya, dalam undang-undang telah diatur bahwa ASN sebagai pelaksana. Ketika di evaluasi dan diuji kompetensi ikuti aturan itu.
“Padahal saya sudah mau Pensiun tahun ini, kalau dipikir-pikir untuk apa ikut tes lagi. Namun, saya ikuti aturan itu dan menjalaninya sesuai Undang-undang.
Tentu saja, pejabat eselon harus menjadi contoh teladan sehingga para junior atau ASN generasi penerus terasah dengan kemampuannya memimpin dan bekerja.
“Lebih lanjut Robert Rumbekwan mengatakan, kita tidak pernah lakukan uji komptensi selama provinsi ini jadi, 20 tahun provinsi hadir tidak ada setahun pun sekalipun dilakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja,’’ beber Rumbekwan.
Menurut Rumbekwan, dudukan aturan itu, harus di baca dan disosialisasikan, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap aktivitas pemerintah, jadinya di tafsir sendiri – sendiri, lebih banyak dibawa ke nuansa politik.
‘’Ini yang menjadi masalah, mencampuri urusan dalam ini kita melibatkan orang luar untuk menyuruh kita di dalam. Masalah ini ada dalam kita sendiri, kalau kurang jelas duduk dengan gubernur tanya sejauh mana,’’ terangnya.
Rumbekwan menceritakan, ketika semua dikumpulkan oleh bapak gubernur sebelum masuk ke rana ini (uji kompetensi, red) kita di Aston beliau sudah menjelaskan. Jangan ada kecurigaan terhadap Pj.Gubernur Waterpauw, wajar saja ia lakukan hal ini karena untuk kedepannya pemerintahan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini kita mulai curiga, dekati dia cari tahu hatinya, tahu orangnya, tahu jiwanya seperti apa.
‘’Memang miris juga Waterpauw sebagai penjabat Gubernur melihat kondisi yang terjadi di pemerintahan seperti ini,’’ tambahnya.
Ia mengatakan, ketika Ia dipercayakan waktu lampau menjadi satu pimpinan OPD, Ia kaget ada bahasa yang keluar ketika DPA diserahkan dan dilimpahkan secara struktural kepada bagian,kepala bidang sebagai pengelola, di situ ada bahas mengklaim ini saya punya itu saya punya.
‘’Bahasa ini saya punya itu sudah tidak mau tahu dengan pimpinan, mau jalan sendiri dengan pikiran sendiri, padahal dokumen itu menceritakan tentang apa yang dia lakukan, model kerja seperti itu yang terjadi di pemerintahan Provinsi Papua Barat ini,’’ ujar buka-bukaan.
Untuk itu, Ia secara pribadi meminta Sekda Papua Barat terus melakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja hingga level terendah.
‘’Saya pribadi meminta Pak Sekda laksanakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja semua jajaran kinerjanya baik Kabid bidang-bidang, pimpinan, pejabat eselon dan yang paling terendah di OPD yang ada di Papua Barat harus UK.
Agar semua tahu posisi itu dan tahu sampai di mana kemampuannya, agar tidak sok-sok memprotes dan berbicara sedangkan tidak punya kemampuan di bidang itu, hanya karena keinginan menduduki jabatan tersebut.
Menurutnya, yang duduk jabatan sudah lebih dari lima tahun harus di rolling, tidak ada alasan dan harus digeser dari zona nyaman itu, supaya semua bisa merasakan posisi pejabat eselon jangan hanya itu saja orangnya.
‘’Kita ini dipemerintahan, harus mengetahui permasalahan Global yang terjadi di republik ini. Tak hanya itu, harus banyak membaca supaya tahu adanya perubahan-perubahan dan Bekerja profesional supaya bisa menjalankan roda pemerintahan ini tanpa hambatan,” tandas Robert Rumbekwan.(PS-08)