Asisten II Papua Barat, Menyampaikan 4 Point Penting Saat Pimpin Apel

oleh -390 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa memimpin Apel ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan menyampaikan 4 point penting terkait dengan ketahanan pangan, Plh Sekda Papua Barat, Laporan pertanggungjawaban dan OPD yang belum ada pelaksana tugas akan segera dilantik Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purn Drs.Paulus Waterpauw M.Si, Senin (14/11/2022).

Saat memimpin apel ada beberapa point yang disampaikan Melkias Werinussa kepada ASN untuk kehadiran para peserta apel pagi di lingkup Pemprov Papua Barat ini sesuai dengan situasi.

Memang saat ini sedang fokus terkait dengan ketahanan pangan yang difokuskan tanam-menanam di susweni, distrik Manokwari Timur, untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD secara keseluruhan beserta seluruh Staf yang telah mengambil bagian dalam gerakan ketahan pangan yang kita lakukan di susweni.

Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa saat memimpin apel pagi, dilapangan apel Kantor Gubernur PB, Senin (14/11/2022).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa mengatakan, apa yang di tanam, sebanyak apa yang kita tanam ini itu pun yang akan kita tuai kedepan.

Selanjutnya untuk seluruh OPD dan perangkat daerah untuk nanti menyesuaikan bahwa Plh Sekda sudah ditetapkan oleh Gubernur yakni “Dance Sangkek” sehingga seluruh administrasi pemerintahannya disesuaikan, sehingga proses kedepan bisa berjalan sebagai mana mestinya.

“Untuk OPD yang belum ada Plt nya dalam waktu dekat akan ditetapkan oleh Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw, termasuk ada beberapa OPD yang terundung masalah nantinya juga diisi,” ungkapnya.

Selain itu juga saya mau ingatkan bahwa saat ini kita semua sudah berada di bulan November, artinya satu bulan kemudian ditanggal 14 atau 15 Desember pengajuan keuangan sudah berhenti baik itu Sistem Prosedur dan Pengajuan Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan lain-lain.

“Sehingga kepada pimpinan OPD dan pengelolah keuangan untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan yang sudah bisa di bayarkan, dibayarkan dan disesuaikan. Kalau ada yang sifatnya kontrak dan fisik dibayarkan sesuai dengan kondisi fisik yang dikerjakan,” tandasnya.

Selain pelaksanaannya juga harus disertakan laporannya yang harus disiapkan, Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, data tersebut harus dari masing-masing pimpinan OPD yang nantinya disusuan Biro Pemerintahan dan Biro Organisasi yang nantinya menjadi satu bagian.

“Sehingga itu mohon dukungan dari semua dalam penyiapan laporan tersebut, mudah-mudahan di bulan november sudah bisa berjalan dengan baik sehingga dibulan januari itu bisa diselesikan dalam bentuk Drfa yang sudah rampung untuk bisa disampaikan kepada Pemerintah Pusat,” pungkasnya (PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *