MANOKWARI, PapuaStar.com – Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani, melaksanakan Rapat bersama seluruh jajaran Forkopimda kota Sorong dan Papua Barat. Membahas terkait pemberlakuan PPKM Level 4 di Kota Sorong dan Penerapan PPKM Level 3 dan Level 2 di wilayah Provinsi Papua Barat, di Balairoom Hotel Vega Jln. Frans Kaisepo, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Malaisimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat 30 Juli 2021.
Dihadiri oleh Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, KS Koarmada III Laksamana TNI Yeheskiel Katiandagho, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, Wadan Lantamal XIV Sorong Kolonel Laut (P) Yohanes Yulius Tamoni, Wadan Pasmar III Kolonel Mar. Aging Trisnanto, Aspotmar Pangkoarmada III Kolonel Mar Budiarso, Walikota Sorong Ec. Lambertus Jitmau, Wakil Bupati Sorong Suko Harjono, Wakil Bupati Sorong Selatan Alfons Sesa.
Wakil Gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani mengatakan, bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengurus rakyat Papua Barat dalam mengatasi pandemi ini, sehingga penyebaran Covid-19 bisa kita hentikan dengan menghimbau dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
Papua Barat termasuk level tertinggi, terutama ada dua daerah yaitu : Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Karena aktifitas pemerintahan dan aktifitas publik yang paling banyak dan tertinggi di dua daerah ini,” tuturnya.
Lebih lanjut Lakotani mengatakan, maksud dari pertemuan hari ini, adalah bagaimana dalam upaya menekan penyebaran pandemi ini dan tentu juga ada saran serta masukan dari semua yang hadir di sini dalam rangka mengendalikan situasi ini agar bisa ada perubahan dan angka positif Covid-19 semakin menurun.
Sehingga tidak sia-sia upaya dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah, Nakes dan semua pihak masyarakat untuk memutuskan virus Corona ini dan saling peduli antar warga yang menjalani Isoman,” ucap Wagub.
Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han) menuturkan, bahwa kami datang ke sini intinya ada tugas berat untuk melakukan intervensi pelaksanaan PPKM ini dan semoga kita semua bisa menurunkan dari level 4 ke level 3.
Karena kita harus bekerja sama, bersinergi dan bahu membahu dalam mengatasi masalah pandemi ini. Semua negara ahli kesehatan berpikir dalam menghentikan pandemi ini jangan sampai krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi.
Sekarang semua negara berebutan untuk mendapatkan vaksin, dan kita bersyukur Indonesia ini mendapatkan vaksin.
Kita harus mengambil langkah langkah cerdas dalam mengatasi masalah ini sehingga tidak terjadi peningkatan dalam penyebaran virus ini.
Dengan mempersenjatai diri kita selain imun dan minum vitamin tetapi harus di vaksin, karena virus ini kita harus hadapi dengan vaksin. Untuk itu mari kita bekerja sama dalam mengatasi penyebaran virus ini.
Dengan bersinergi dan berkomitmen dalam menghentikan penyebaran Covid-19 di wilayah Papua Barat. Dengan cara bersama-sama mencari jalan keluar dalam penanganan pandemi dan meluruskan benang kusut.
Kas Koarmada III Laksma TNI Yeheskiel Katiandagho, S.E., M.M., M.H menyatakan, bahwa kami sekarang ini melaksanakan program pemerintah yang sesuai dengan instruksi Presiden dalam mengatasi pandemi ini dengan melaksanakan serbuan vaksin kepada masyarakat.
Kita menggelar vaksin kepada masyarakat dengan menggunakan jenis vaksin sinovak. Khususnya di Armada III beserta jajarannya kami melaksanakan serbuan vaksin kepada masyarakat di pulau pulau yang tidak bisa di jangkau.
Kami perlu membangun kesadaran masyarakat karena akan sia – sia jika masyarakat tidak ada komitmen, sehingga dengan membangun kesadaran masyarakat kita bisa mengatasi virus ini.
Selain itu juga, kita harus memerangi virus ini dan harus memerangi hoaks yang tersebar di media sosial serta di lingkungan kita tentang virus corona ini.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.IK., M.SI mengungkapkan, bahwa kita perlu intervensi apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi pandemi ini, karena menerapkan PPKM sangat berat dan taruhan dengan ekonomi masyarakat, bagaimana mereka bisa bertahan dengan ekonomi mereka.
Kalau kita melakukan perketatan dan kita menyekat di setiap daerah maka imbasnya kepada masyarakat. Kita pejabat di berikan dana dan prasarana digunakan untuk mengatasi kendala masyarakat kita terutama dalam masalah kesehatan dan pendidikan. Jangan kita cuek dengan penanganan Covid-19 ini, tetapi kita harus konsen dalam mengatasi pandemi ini.
Sistem penanganan Covid bukan hanya dari pemerintah daerah ataupun dari institusi lain itu sendiri, tetapi kita harus bersama sama dalam mengatasi penanganan pandemi ini.
Oleh karena itu, dengan adanya level 4 di harapkan lebih ketat lagi dalam pengawasan mobilitas penduduk.(rls/PS-08)
