.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Zainuri, penyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2022 kepada Pj.Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si. sekaligus memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah berhasil meraih Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3.
Penyerahan ini didampingi Koordinator Pengawasan (Korwas) JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) dan Korwas JFA Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP).
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022 ini diterima langsung oleh Gubernur dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek, Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiyono dan Bupati Manokwari Hermus Indou.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Zainuri mengatakan, dalam laporan hasil pengawasan tersebut berisi mengenai hasil Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang berfokus pada Reformasi Pembangunan SDM, Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas.
“Tak hanya itu saja, fokus juga pada Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, Pemulihan Ekonomi, Ketahanan Pangan, Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih, serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem serta Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang telah dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat,” tuturnya.
Zainuri mendorong agar Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat mencapai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) level 3.
“Lanjut Zainuri berharap, Pemprov dapat mencapai level 3 baik SPIP, MRI maupun IEPK” ujar Zainuri.
Zainuri juga meminta dukungan kepada gubernur mengenai penugasan evaluasi perencanaan dan penganggaran atas program yang ada di Provinsi Papua Barat Tahun 2023.
Sementara itu, Paulus Waterpauw menyampaikan apresisasi dan terima kasih kepada BPKP. Ia turut berkomitmen untuk mendukung agenda pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat,” ucapnya.(PS-08)
