BPN Papua Barat, Rapat Koordinasi dan Integrasi Data Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Kontekstual

oleh -88 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel Mandacan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua Barat tahun 2021, dalam rangka koordinasi dan integrasi data dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria kontekstual Papua Barat, di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (02/06/2021)

Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Kemterian ATR/ BPN Surya Tjandra, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Bupati Manokwari, Direktur Landreforma Kementerian ATR/BPN, tamu undangan dan seluruh Pimpinan OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Serta dilakukan penyerahan Sertifikat tanah Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang di wakili Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel Mandacan, dan Penyerahan Sertifikat tanah juga kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari yang diterima langsung Bupati Manokwari Hermus Indou.

Dengan adanya reforma agraria “Kontekstual Papua Barat” merupakan terwujudnya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Hal ini selaras dengan salah satu cita-cita pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam nawacita dan telah menjadi program prioritas nasional sesuai dengan Rencana pembangunan jangka menengah ( RPJMD ) 2020-2024,” tutur sekda dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Rabu (02/06/2021)

Menurutnya, Pedoman pada visi dan misi provinsi Papua barat tahun 2017-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.

Guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021 menuju Papua barat yang aman, sejahtera dan bermartabat, ditempuh melalui 9 program prioritas yaitu : Menciptakan aparatur bersih dan berwibawa; Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; Meningkatkan Kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Meningkatkan Kapasitas infrastruktur dasar, Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah, Membangun perikanan Dan kepariwisataan yang berdaya saing, Pembangunan pertanian yang mandiri dan berdaulat, Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan memperkuat kerukunan umat beragama.

Namun saat ini masih banyak didapatkan permasalahanbdi sektor agraria di antaranya, sengketa dan konflik agraria alih fungsi lahan pertanian yang masif kemiskinan dan pengangguran Kesenjangan sosial dan turunnya kualitas lingkungan hidup.

Katanya terkait penyelenggaraan asset reform dalam amanat RPJMD 2020-2024 terdapat sekitar 9 juta hektar lahan yang harus dilakukan melalui reforma agraria. Meliputi kegiatan legalisasi aset dengan sumber tanah abjek ferorma agraria yang berasal dari tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan objek legalisasi aset melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) seluas 4,5 juta hektar, serta kegiatan redistribusi tanah dengan sumber Tora yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, bekas HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya seluas 4,5 juta hektar,” tandasnya

Diharapkan seluruh potensi tanah objek di seluruh reforma agraria ( Tora ) di Provinsi Papua Barat setelah dinyatakan clear and clean, dapat ditindaklanjuti dengan sertifikat tanah baik melalui skema legalisasi aset maupun retribusi tanah.

Guna memperoleh hasil yang maksimal terhadap kegiatan ini, marilah kita saling mendukung dan bekerjasama dalam pelaksanaan penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Papua Barat. Karena keberhasilan reforma agraria ini terletak pada komitmen dan peran pemerintah daerah serta sinergi nyata dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Papua Barat,” tandasnya.(PS -08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *