BPW Pangkep Periode 2023-2028 se-Papua Barat di Lantik, Ini Pesan Bupati Hermus

oleh -404 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Badan Pengurus Wilayah (BPW) dan Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Organisasi Masyarakat Pangkep (KOMPAK) Papua Barat dikukuhkan, Sabtu (11/3/2023).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Manokwari, Bupati Pangkep, Wakil Bupati Manokwari, Ketua KKSS, dan forkopimda dilingkungan Kabupaten Manokwari.

Melalui musyawarah dan mufakat, BPW Kompak Papua Barat dinahkodai oleh Syahruddin Makki.

Dalam sambutannya, Bupati Manokwari Hermus Indou mengakui keberadaan masyarakat Pangkep, adalah bagian dari integrasi bangsa Indonesia.

Sebab dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, warga Pangkep di Manokwari sangat memberikan kontribusi nyata, khususnya di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, keberadaan Kompak harus dijadikan sebagai wadah silahturahmi, dengan masyarakat Nusantara maupun pemerintah daerah, guna menunjang pembangunan di Kabupaten Manokwari.

“Ini adalah amanah yang harus dilaksanakan, dengan sebaik-baiknya. Terutama program dan kegiatan organisasi yang bermakna bagi masyarakat Pangkep, maupun masyarakat yang mendiami kabupaten Manokwari,” pungkas Hermus Indou.

Bupati Hermus juga mengingatkan kepada pengurus BPW maupun BPD Kompak, agar terus melakukan konsolidasi organisasi hingga ke kabupaten dan kota, sehingga keharmonisan dalam kemajemukan suku, ras dan golongan di tanah Papua, dapat tercipta.

Dengan kata lain, tidak merusak hubungan kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sebagai anak bangsa.

“Kemajemukan dapat menimbulkan konflik. Maka kita berorganisasi pada semua level, ras dan golongan kita masing-masing, kita harus mampu membina masyarakat dengan baik, supaya tidak terjadi konflik,” terang Bupati Manokwari.

Sebelumnya, Ketua BPW Kompak Papua Barat, Syahruddin Makki dalam sambutannya mengatakan organisasi Kompak lahir di tanah Papua, tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menjalin kebersamaan dengan masyarakat dari berbagai suku, dan terutama dengan pemerintah daerah menunjang pembangunan di Papua Barat dan kabupaten/kota lainnya.(PS-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *