MANOKWARI, PapuaStar.com – Mawanto Kontraktor Orang Asli Papua menilai di pemerintahan Papua Barat masih ada Dinasti kekuasaan yang kemungkinan karena ada deal-deal politik bahkan karena hal lain, atau memuasakan Owner yang mempunyai pekerjaan hingga akhirnya pengusaha Papua dinomor sekiankan.
Menurutnya, Dinasti kekuasaan ini yang harus dihilangkan, pada saat waktu kita masuk di rana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seharusnya ada proses yang adil, memberikan rasa keadilan kepada penyedia pencari kerja,” ucap Mawanto kepada sejumlah wartawan di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (15/07/2021)
Dinasti kekuasaan terlihat sistem yang terbentuk, maka orang papua tidak akan berkembang, karena kapitalis yang menentukan untuk mendapatkan LPDS.
Seharusnya Gubernur lebih berani menegakkan aturan yang sudah dibuatnya, agar ini menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah daerah dan gubernur dalam melihat pengusaha orang Papua, apalagi berbicara soal Otsus,” kata Mawanto.
Saya minta tolong pembuktian komitmen dari gubernur untuk membangun orang Papua menjadi lebih maju, maka harus serius untuk mewujudkan kesejahteraan untuk orang Papua juga.
Kalau kejadiannya seperti ini terus, tentu ini membuktikan ketidak seriusan serta tidak ada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.(PS-08)
