MANOKWARI, PapuaStar.com – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan advokasi dan sosialisasi pelaksana vaksinasi covid -19 se-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, selama dua hari 19-20 Juli 2022.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Tawakal mengatakan, Pemerintah telah menetapkan pandemik Corona virus covid 19 sebagai bencana non alam sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020 dan dalam rentang waktu 1 bulan seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi.
“Penyebaran covid 19 tidak hanya terjadi di kota besar dan kota padat penduduk lainnya namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil termasuk di tempat kita di Papua Barat semua kabupaten kota terdampak oleh covid-19,” tutur Tawakal dalam sambutannya PJ.Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purn Drs.Paulus Waterpauw M.Si, di Manokwari, Selasa (18/07/2022).
Tawakal menjelaskan, jumlah kasus di seluruh dunia mencapai 557 juta dengan kematian lebih 6 juta jiwa di Indonesia kasus mencapai 6 juta lebih dengan kematian lebih dari 150.000 orang sementara untuk Papua Barat sendiri dilaporkan 31.696 orang positif dengan 383 kematian.
“Pelayanan kesehatan sangat kewalahan mengingat ketersediaan sumber daya kesehatan yang ada tidak sebanding dengan cepat dan besarnya jumlah pertambahan orang yang sakit setiap hari yang membutuhkan penanganan cepat, tepat dan berkualitas,” bebernya.
Dampak dari Covid-19 bukan hanya pada sektor kesehatan, juga memberi dampak besar bagi perekonomian, sektor sosial, pariwisata, tenaga kerja, pendidikan dan lain-lain.
“Meskipun saat ini pandemi covid sudah berangsur-angsur membaik dan terkendali tentunya semua harus tetap waspada karena selama WHO belum merubah status pandemi maka semua upaya-upaya pengendalian harus terus dilakukan pencegahan terjadinya gelombang 4,5 dan seterusnya,” ucapnya.
Perlu diketahui, protokol kesehatan dan vaksin adalah kombinasi yang paling ampuh untuk mengurangi dampak akibat covid-19. Tentu kita semua ingin kondisi dan situasi berjalan normal kembali seperti dulu, Namun kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan juga relatif rendah, bisa dilihat di keramaian ataupun di dalam ruangan ada banyak masyarakat yang tidak memakai masker sekarang.
“Vaksinasi covid 19 sudah dilaksanakan sekitar satu setengah tahun di Indonesia termasuk di Papua Barat manfaat dari vaksin covid 19 dapat kita rasakan di mana jumlah kasus covid 19 yang relatif menurun termasuk angka kematian akibat Covid-19 jauh berkurang,” jelasnya.
Vaksinasi covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari covid 19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah.
Hal tersebut membuat Pemerintah berupayah dalam pencegahan melalui pemberian program vaksin jika dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat biaya bila dibandingkan dengan upaya pengobatan.
Tawakal menyampaikan, untuk Papua Barat Cakupan dosis 1 vaksin covid 19 di Papua Barat saat ini baru mencapai 60% dosis kedua baru mencapai 46% dan dosis ketiga baru mencapai 13% dan capaiannya menempatkan Papua Barat sebagai provinsi kinerja terendah setelah Papua.
Angka ini sangat jauh dari cukup untuk melindungi masyarakat dari ancaman covid 19 apabila capaian vaksinasi tidak merata di semua wilayah masih. Tentu ada banyak masalah-masalah yang harus di selesaikan terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya covid 19 dan perlu melengkapi vaksinasi hingga dosis ketiga.
Untuk itu saya meminta kita semua yang hadir di sini untuk bersama-sama menentukan langkah apa yang harus kita lakukan, semua sektor harus bertindak dan merencanakan rencana kerja ke depan untuk menyelesaikan masalah terkait rendahnya vaksinasi covid 19 di Papua Barat, ini bersinergi bekerja sama dan berkolaborasi antara lintas sektor yang terkait,” tandasnya.(PS-08)
