JAKARTA, PapuaStar.com– Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia telah berlangsung selama
puluhan tahun dan melewati berbagai fase perkembangan. Berawal dari organisasi yang
dibentuk pada 15 Juli 1968 yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan
(BPDPK), transformasi kelembagaan terus dilakukan melalui Perum Husada Bakti dan PT
Askes (Persero), hingga menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 yang mengelola
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan
masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN yang saat ini sudah
mencapai 285 juta jiwa.
Hingga saat ini, Program JKN telah menjadi salah satu program strategis nasional yang
memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Berbagai
upaya penyempurnaan kerap kali dilakukan, mulai dari penguatan layanan di fasilitas
kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan proses administrasi, hingga
peningkatan kemudahan akses layanan bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi
seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Berbagai capaian yang diraih
merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan yang mendukung terjaganya
akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
”Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perjalanan tersebut mengantarkan kita
pada penyelenggaraan Program JKN yang kini telah memasuki tahun ke-13. Terima kasih
kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung keberlanjutan Program JKN.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045,” kata Pujo dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di
Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (15/07).
Pujo juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan Program JKN menjadi fokus utama BPJS
Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi organisasi ke depan.
Menurutnya, berbagai langkah transformasi yang dilakukan harus mampu menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program.
”Saat ini rasio klaim Program JKN telah mencapai 108 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
tantangan pembiayaan kesehatan semakin besar. Jika perusahaan asuransi swasta mungkin
melakukan repricing jika klaim sudah 95% untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.
Kami berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan
Program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam j
Meski demikian, BPJS Kesehatan melihat masih terdapat potensi penguatan pendanaan
program melalui peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan. BPJS Kesehatan juga
telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada keberlanjutan program.
Berbagai kebijakan akan diarahkan tidak hanya pada aspek operasional, tetapi juga penguatan fondasi finansial dan kualitas layanan.
Untuk itu, BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada peningkatan
kepesertaan, penguatan pendanaan, serta transformasi layanan. Salah satu upaya yang akan
didorong adalah integrasi kepesertaan Program JKN dengan layanan publik, disertai
pengembangan layanan non tatap muka melalui pemanfaatan teknologi digital agar akses
layanan semakin mudah dan efisien.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui Program JKN. Dalam keynote speech pada Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan, ia menyebutkan bahwa Program JKN merupakan pilar utama kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan
kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.
”Kami juga mengapresiasi berbagai program BPJS Kesehatan yang memberi perhatian pada
empat program kolaboratif prioritas pemerintah. Mulai dari pemantau kesehatan siswa dan
petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di 3 sekolah rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan, serta Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T,” kata
Dudung.
Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi
bersama, seperti keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, dan sinergi
dengan fasilitas kesehatan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan serta meningkatkan kualitas layanan Program
JKN.
Dalam momen puncak HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga berhasil memperoleh Sertifikasi
Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 khususnya pada Fungsi Pengadaan dan
Fungsi Investasi, serta Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301. BPJS
Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat budaya integritas dan kepatuhan organisasi
melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 dan sistem manajemen.
Post Views: 112
