.
.
JAKARTA, PapuaStar.com – Sejumlah persoalan Papua Barat yang selama ini tidak dapat diselesaikan karena terkesan pemerintah pusat tak serius memberikan jalan keluar terkait dengan kepentingan daerah.
Komisi I DPR Provinsi Papua Barat menginisiasi pertemuan akbar yang akan melibatkan Gubernur Drs Dominggus Mandacan,M.Si bersama para pemangku kepentingan di Papua Barat serta Mentri Dalam Negeri Drs M. Tito Karnavian,M.A dalam waktu dekat.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam,S.Pd.I mengatakan, kegiatan kunjungan kerja kali ini mereka ingin bertemu dengan Mendagri untuk menyampaikan persoalan di daerah dengan pemerintahan.
“Terkait dengan masa jabatan gubernur bersama sejumlah kepala daerah yang akan berakhir, kemudian persoalan pro kontra pemekaran DOB, rekrutmen calon anggota MRP-PB dan DPRK,” tutur legislator partai PKB melalui telepon selulernya, Rabu (23/03/2022).
Lebih lanjut Anggota Bapemperda DPR Papua Barat ini juga mencontohkan sejumlah rancangan produk hukum daerah (Raperdasi dan Raperdasus) yang sudah dibahas menguras tenaga, waktu dan pikiran tetapi ketika dikonsultasikan ke Kemendagri tidak direspon dengan baik.
“Sebenarnya ingin bertemu semua Dirjen termasuk Mendagri Tito Karnavian, akan tetapi karena keadaan sehingga Komisi I DPR Papua Barat hanya bertemu dengan Dirjen Otda, walapun itu memang bidang mereka, jadi semua persoalan dan keluhan masyarakat yang terjadi di Papua Barat telah disampaikan,” terang Abdullah Gazam.
Namun kami berkesimpulan bahwa pertemuan itu tidak maksimal, sehingga diskusi tersebut dengan komisi I menginisiasi pertemuan akbar antara Kemendagri dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubernur, DPR-PB dan lembaga terkait lainnya bertemuan langsung dengan Mendagri.
“Dikatakan, dengan pertemuan akbar yang diharapkan berlangsung sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua Barat nanti, semua persoalan yang menjadi uneg-unegnya di daerah akan tersampaikan secara komprehensif dan menyeluruh,” ucap Gazam.
Perlu diketahui, ada beberapa persoalan yang dibawa Komisi I secara kelembagaan ke kementrian dalam negeri tidak direspon secara baik, maka dipastikan keluhan dari daerah itu tidak sampai ke meja Mendagri, untuk itu solusinya dilaksanakan pertemuan akbar.
“Ia menambahkan, sudah direspon baik oleh pihak kementrian, tinggal secara kelembagaan kami akan berkoodinasi dengan Gubernur supaya digagas dan diformulasikan secara baik sehingga pertemuan ini dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini ada kebuntuan, terkesan terputus dan tidak direspon dapat terurai satu demi satu,” tandas Abdullah Gazam.(PS-08)
