MANOKWARI, PapuaStar.com – Melihat adanya pro dan kontra terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua dan Papua Barat, menurut pandang Ketua Parjal Papua Barat Ronald Mambieuw menuturkan, ada berberapa hal positif dan negatif adanya pemekaran DOB di Tanah Papua.
“Lanjut Ronald Mambieuw, dapat dilihat beberapa sektor pembangunan di Tanah Papua yang belum tercapai, seperti pemerataan ekonomi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM),” tutur Ketua Parjal Papua Barat, dalam siaran pers yang diterima PapuaStar.com, Selasa (19/04/2022).
Sedangkan, dari sisi ekonomi atau sisi usaha belum terlihat putra-putri Papua yang menggeluti atau bekerja sebagai pengusaha.
“Kemudian dari sisi PNS, di Provinsi Papua Barat justru yang kami lihat dominan menjadi Honorer adalah OAP, sedangkan yang sudah PNS dari nusantara. Dikarenakan hal seperti ini membuat sehingga menjadi poin negatif dari DOB,” ucap Ronald Mambieuw.
Tak hanya itu saja, kata Ketua Parjal Papua Barat, penyebabnya terjadi penolakan DOB adanya oknum-oknum tertentu yang nantinya menguasai sumber daya alam (SDA) Papua melalui kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
“Dikatakan, dari sisi positif dengan adanya pemekaran DOB tentunya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi SDM Papua melalui CPNS maupun sektor lainnya. Namun apakah dengan adanya ini menjadi tolak ukur tujuan pemekaran DOB,” ujarnya.
Lanjut Ronald Mambieuw menuturkan, apakah bisa melalui pemekaran ini menjawab semua keresahan OAP yang ada di Papua dan Papua Barat. Sehingga tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat “pemekaran ini untuk siapa”.
”Disarankan kepada pemerintah pusat agar dapat lakukan sosialisasi, pendekatan secara persuasif dan teritorial untuk menyelesaikan persoalan ini jika adanya DOB tidak ada pro dan kontra,” terang Ronald Mambieuw.
Ketua Parjal menegaskan, berikan kepercayaan dan kewenangan kepada orang asli Papua membenahi apa yang belum tersentuh. Apabila masyarakat merasa disentuh dan didengar suara mereka otomatis rakyat akan tenang dan damai.
“Ronald Mambieuw berharap, agar Pemerintah Pusat dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua menentukan nasib mereka terkait dengan daerah otonomi baru (DOB) tersebut, sebab jika terus dipaksakan pasti ada penolakan dari masyarakat.(rls/PS-08)
