SORONG, PapuaStar.com-Kantor Otoritas Pekerjaan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat bersama Papua Barat (BPS) Provinsi mengadakan kegiatan pelatihan survei nasional dan inklusi keuangan (SNKUK) (SNKUK) tahun 2026 yang berlokasi di Aston Sorong Hotel & Conference Center.
Kegiatan ini adalah langkah awal untuk mengimplementasikan SNCC di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sejak 2024, SNCC diimplementasikan OJK bekerja dengan BPS, untuk menghasilkan nilai estimasi pada tingkat nasional.
SNCC akan diadakan di 120 kabupaten / kota di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden yang mencapai 10.800 responden yang akan dilaksanakan pada periode Januari – Februari 2026. Implementasi SNIK dimaksudkan untuk (1) untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia; (2) Evaluasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan; dan (3) perencanaan bahan literasi dan inklusi keuangan pada tahun berikutnya.
Kepala Ojk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman dalam tanggapannya disajikan oleh Kepala Surveilans of Behavior, Eduution, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis, Ferdian Ario Menyampaikan Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi staf tentang pemahaman konsep dan definisi operasi variabel-variabel-bervariasi dalam survei.
“UU No. 59, 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator pembangunan utama. Sektor keuangan diarahkan ke sumber pembiayaan yang mendalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif.
Inklusi keuangan menjadi salah satu utama. Indikator pengembangan di RPJPN 2025-2045 yaitu dengan target 98%. Oleh karena itu, juga dilaksanakan oleh Snll setiap tahun” kata Ferdian. Kepala BPS Provinsi Papua Barat Ir. Merry M.P, dalam tanggapannya untuk menyampaikan pesan untuk petugas lapangan untuk memahami kuesioner, buku panduan, dan The ShowCard yang merupakan panduan, sehingga pertanyaan yang diterima dengan baik oleh responden dan jawaban mereka akan memberikan informasi yang utuh dan reflektif dari kondisi tersebut.
Pada kesempatan itu, Merry juga mengirimkan terima kasih atas pekerjaan yang sama antara OJK dan BPS sampai kualitas data dapat sangat sadar dan memberikan gambaran masyarakat tentang literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.Rilis kolaborasi OJK dan BPS Mempersiapkan Provinsi Snlk 2026 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, 25 November 2025.
Kantor Otoritas Pekerjaan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat bersama Papua Barat (BPS) Provinsi mengadakan kegiatan pelatihan survei nasional dan inklusi keuangan (SNKUK) (SNKUK) tahun 2026 yang berlokasi di Aston Sorong Hotel & Conference Center.
Kegiatan ini adalah langkah awal untuk mengimplementasikan SNCC di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sejak 2024, SNCC diimplementasikan OJK bekerja dengan BPS, untuk menghasilkan nilai estimasi pada tingkat nasional.
SNCC akan diadakan di 120 kabupaten / kota di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden yang mencapai 10.800 responden yang akan dilaksanakan pada periode Januari – Februari 2026.
Implementasi SNIK dimaksudkan untuk (1) untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia; (2) Evaluasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan; dan (3) perencanaan bahan literasi dan inklusi keuangan pada tahun berikutnya.
Kepala Ojk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman dalam tanggapannya disajikan oleh Kepala Surveilans of Behavior, Eduution, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis, Ferdian Ario Menyampaikan Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi staf tentang pemahaman konsep dan definisi operasi variabel-variabel-bervariasi dalam survei.
“UU No. 59, 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator pembangunan utama. Sektor keuangan diarahkan ke sumber pembiayaan yang mendalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif. Inklusi keuangan menjadi salah satu utama.
Indikator pengembangan di RPJPN 2025-2045 yaitu dengan target 98%. Oleh karena itu, juga dilaksanakan oleh Snll setiap tahun” kata Ferdian. Kepala BPS Provinsi Papua Barat Ir. Merry M.P, dalam tanggapannya untuk menyampaikan pesan untuk petugas lapangan untuk memahami kuesioner, buku panduan, dan The ShowCard yang merupakan panduan, sehingga pertanyaan yang diterima dengan baik oleh responden dan jawaban mereka akan memberikan informasi yang utuh dan reflektif dari kondisi tersebut.
Pada kesempatan itu, Merry juga mengirimkan terima kasih atas pekerjaan yang sama antara OJK dan BPS sampai kualitas data dapat sangat sadar dan memberikan gambaran masyarakat tentang literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Post Views: 28
.
.
