KOTA SORONG, PapuaStar.com – Komisi III DPR Papua Barat melakukan kunjungan kerja dalam daerah dengan mendatangi dua pelabuhan tentang aset milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat di Kota Sorong, Selasa (19/4/2022)
Kunjungan Kerja (Kunker) ini dipimpin Ketua Komisi Zeth Kadakolo,S.E.,M.M didampingi Wakil Ketua Darwin Pasaribu,S.E.,M.Si, Sekretaris Febry Jein Andjar,S.E.,M.M, Mugiyono,S.Hut, Arifin S, Herdomina,S.E, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H, Yan Yoteni dan Yurtinus Mandacan mengunjungi lebih dulu ke UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Pelabuhan PPI Klademak, Kota Sorong. Sejumlah persoalan mengenai pendapatan dan sewa aset yang dialami sejak pengalihan pengelolaan dari Kota Sorong ke Provinsi Papua Barat tahun 2019 mengakibatkan tunggakan menumpuk.
Pelaksana Tugas Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Kota Sorong Sutrisno mengaku, pihaknya belum melaksanakan tupoksi dengan baik. Karena sejumlah hal yang belum siap seperti gedung kantor dan nomenklatur kelembagaan, sehingga penagihan retribusi pajak masuk jembatan puri dan pengelolaan pasar belum dilakukan.
“Kami belum melaksanakan tupoksi disini karena belum ada gedung, persoalan kelembagaan dan juga pegawai sehingga kami menunggu petunjuk,” jelas Sutrisno saat hearing bersama Komisi III DPR Papua Barat di ruang kerjanya.
Selain itu, Plt Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat juga menyampaikan sejumlah perusahan yang menyewa dan menggunakan aset pemerintah provinsi di lokasi tersebut tidak melakukan pembayaran, sehingga tidak ada pendapatan daerah dari aset tersebut.
Tim Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat selanjutnya meninjau lokasi pembangunan pasar ikan di Pelabuhan PPI Kota Sorong yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021, dikerjakan oleh CV Papua Pilar Perkasa. Nampak sejumlah kapal ikan tengah terparkir di pelabuhan tersebut. Para wakil rakyat ini menyempatkan waktu berdiskusi dengan nelayan.
Usai berdiskusi dengan nelayan, Komisi III DPR Papua Barat melanjutkan kunjungan ke kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Sorong. Anggota DPR menerima dan menampung sejumlah permasalahan yang terjadi dilingkup UPTD Dinas Kekuatan dan Perikanan Papua Barat di Kota Sorong. Yang kemudian permasalahan tersebut akan dikoordinasikan dengan OPD terkait dalam hearing nanti.
Ketua Komisi III DPR Papua Barat Zeth Kadakolo,S.E.,M.M minta mitranya untuk mengumpulkan semua data tentang persoalan yang dihadapi mereka.
“Nanti datanya kita kumpulkan untuk selanjutnya dapat jadi bahan untuk disampaikan ke eksekutif dan juga jadi bahan pada LKPJ Gubernur tahun 2021,” jelas Zeth Kadakolo.(PS-08)
