MANOKWARI, PapuaStar.com – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) periode 2023-2028, Pdt.Marthen Bomoi, MTh, telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
“Terutama aspirasi khususnya terkait pendidikan, ekonomi, dan tanah adat diwilayah pedalaman,” tuturnya kepada sejumlah wartawan, di Mansinam Beach Hotel Manokwari,
Dikatakan Bomoi menyoroti permasalahan pendidikan di daerah pedalaman sekitar 600 anak Orang Asli Papua di perbatasan Bintuni-Pegaf dan Mansel terputus sekolah karena minimnya tenaga pengajar dan jangkauan yang terbatas.
Hal ini menjadi fokusnya untuk memperjuangkan akses pendidikan yang layak bagi mereka.
Tak hanya itu saja, Bomoi juga menyoroti masalah kurangnya dukungan dana dari pemerintah untuk mahasiswa Papua, baik yang kuliah di luar Papua maupun di dalam Papua.
Keluhan lain datang dari orang tua yang memiliki harapan besar terhadap hasil tes TNI dan Polri bagi anak-anak, mereka yang seringkali gagal, meminta dukungan MRP-PB untuk mengawal aspirasi mereka.
Tak lupa, dalam aspirasi yang diterima, terdapat permintaan dari hamba-hamba Tuhan untuk peningkatan insentif yang mereka terima serta masalah ekonomi di jemaat mereka.
Setelah didengarkan aspirasi masyarakat Bomoi menjelaskan bahwa perempuan suku Meyah telah mulai membuat kerajinan tangan sebagai upaya meningkatkan perekonomian mereka, dan MRP-PB diharapkan dapat mengadvokasi aspirasi tersebut kepada Pemerintah Daerah mendukung pengembangan ekonomi di setiap jemaat.
Dalam visi pribadinya, Bomoi menekankan perlunya sebuah toko atau Mart khusus yang dimiliki oleh anggota jemaat, sebagai langkah untuk menopang ekonomi suku Meyah.
Bomoi menambahkan, bahwa tanah adat menjadi perhatian serius, di mana masyarakat meminta MRP-PB untuk memperjuangkan hak tanah adat yang tidak dijual tetapi dikontrakkan, tidak hilang dari pemilik hak ulayat dan tetap dijaga sesuai dengan visi dan misi MRP-PB.
Bomoi berharap bahwa kedepannya, sebagai anggota MRP-PB, bisa berinteraksi lebih dekat dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terjawab.
Tujuannya agar masyarakat merasakan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi melalui peran MRPB yang dipilih untuk mewakili mereka serta dapat merealisasikannya.(PS-08)
