Mendagri Minta APBD Gunakan Produk Dalam Negeri 40 Persen

Mendagri Minta APBD Gunakan Produk Dalam Negeri 40 Persen

JAKARTA, PapuaStar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas mengatakan, tak akan menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak mencantumkan penggunaan produk dalam negeri sebanyak 40 persen dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ia pun meminta gubernur melakukan langkah serupa dalam meninjau APBD yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung gerakan “Bangga Buatan Indonesia” sebagaimana yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, sebelum disetujui dan disahkan, pemerintah daerah (pemda) di tingkat kabupaten/kota akan memberikan draf RAPBD pada pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, gubernur akan membawa draf usulan RAPBD-nya ke Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda).

“Salah satu nanti yang kita lakukan untuk mengikat adalah kalau seandainya mengajukan APBD itu harus ada lampiran rencana pembelian barang dalam negeri 40 persen dari potensi belanja barang/jasa dan modal. Kalau tidak ada itu, tidak akan kita setujui APBD-nya,” kata Mendagri usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (02/06/2022).

Mendagri menambahkan, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui gerakan “Bangga Buatan Indonesia” sejatinya memiliki banyak keunggulan. Selain akan membangkitkan perekonomian di sektor UMKM daerah, kebijakan itu juga bakal memacu percepatan pengadaan barang dan jasa.

“Mengenai produk dalam negeri itu kan 40 persen dari mata anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal. Nah ini saya sudah jelaskan tadi, penting sekali untuk agar ada uang beredarnya di dalam negeri, karena belanjanya berada dalam negeri, membangkitkan UMKM,” tambahnya.

Ia menambahkan, upaya tersebut juga bakal membantu jajaran pemda terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Selain itu, melalui pembelian barang dan jasa lewat e-Katalog juga dapat membantu pemda untuk mengetahui harga-harga barang dan jasa secara terukur serta transparan.

“e-Katalog itu akan mempermudah pengadaan barang dan jasa tanpa perlu lelang, dan kemudian e-Katalog ini kalau bisa didorong produksi dalam negeri UMKM, masukin produk-produknya, nanti akan dinilai oleh LKPP, harganya segini, ketika membeli tidak perlu lelang lagi, langsung,” pungkas Mendagri.(rls/PS-08)

Related post

900 Personel Gabungan Disebar, Kapolres Manokwari : Warga Jangan Terpancing Hasutan

900 Personel Gabungan Disebar, Kapolres Manokwari : Warga Jangan…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Ratusan personel gabungan dari TNI dan Polri di Manokwari, akan melaksanakan upaya pengamanan guna terwujudnya situasi keamanan dan…
Antisipasi Gangguan Keamanan 1 Desember, Polda Papua Barat Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

Antisipasi Gangguan Keamanan 1 Desember, Polda Papua Barat Ajak…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Antisipasi Gangguan Keamanan HUT OPM 1 Desember, Polda Papua Barat Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Kepala Kepolisian Daerah Papua…
Gelar PTBI 2022, Deputi KPwBI Papua Barat Dorong Sinergitas dan Inovasi

Gelar PTBI 2022, Deputi KPwBI Papua Barat Dorong Sinergitas…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Kantor Perwakilan (KpwBI) Bank Indonesia Provinsi Papua Barat menggelar (PTBI) Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, di Aston Niu…
Minus 12 OPD, DPA Perubahan Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Belum Dibagi

Minus 12 OPD, DPA Perubahan Kabupaten Manokwari Tahun 2022…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Pasca ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Manokwari tahun 2022, hingga kini Dokumen Pengguna Anggaran…
Kemendagri Tegaskan Pemberian TPP ASN Disesuaikan dengan Kemampuan Pemda

Kemendagri Tegaskan Pemberian TPP ASN Disesuaikan dengan Kemampuan Pemda

JAKARTA, PapuaStar.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan kemampuan pemerintah…
Yohanes Momot Optimis PUPR Bisa Realisasi Anggaran Capai 90% Dibulan Desember

Yohanes Momot Optimis PUPR Bisa Realisasi Anggaran Capai 90%…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Realisasi pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat APBD tahun 2022 sudah…
Ini Catatan Fraksi Golkar dan Gabungan Fraksi terhadap Ranperda APBD Pemkab Manokwari 2023

Ini Catatan Fraksi Golkar dan Gabungan Fraksi terhadap Ranperda…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2022, tentang penyampaian…
Tidak Dihadiri Eksekutif, DPR Papua Barat Tunda Paripurna KUA-PPAS

Tidak Dihadiri Eksekutif, DPR Papua Barat Tunda Paripurna KUA-PPAS

MANOKWARI, PapuaStar.com – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, dengan agenda Penyerahan KUA-PPAS pemerintah provinsi Papua Barat terpaksa…
Hadiri Resepsi HUT ke-77 PGRI dan HGN, Wabup Edi Budoyo : Tingkatkan Profesionalisme

Hadiri Resepsi HUT ke-77 PGRI dan HGN, Wabup Edi…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Ratusan guru di Kabupaten Manokwari, menghadiri acara resepsi peringatan HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari…
Berbalut Sehelai Kain, Bayi Tak Berdosa ditemukan di Kolong Truk

Berbalut Sehelai Kain, Bayi Tak Berdosa ditemukan di Kolong…

KABUPATEN SORONG, PapuaStar.com – Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki, ditemukan warga di bawah kolong mobil truk, yang tengah terparkir di depan…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *