MANOKWARI, PapuaStar.com – Enam orang anak Papua Barat di Pecat dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) hal ini belum diketahui apa penyebab yang sebenarnya terjadi hingga Keenam anak Papua Barat ini dikeluarkan.
Perlu diketahui, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berupaya melalui Penjabat.Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si, Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan, Ketua DPR-PB Orgenes Wonggor, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George K Dedaida dan MRP-PB telah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai Penanggung Jawab tertinggi IPDN.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren menuturkan, langkah pertama dilakukan MRP Papua Barat meminta kronologis dari permasalahan yang terjadi pada 6 orang anak Papua Barat yang dikeluarkan IPDN. Namun yang jelas kami harus mendapat penjelasan dari pihak IPDN menyangkut enam orang yang dipecat.
“Jujur kami kesal dengan langkah yang diambil oleh jatinangor, karena pada saat pemecatan Enam orang tersebut kami sedikitpun tidak mendapat pemberitahuan dari pihak IPDN,” terang Maxsi Nelson Ahoren kepada PapuaStar.com melalui telepon selulernya, Jumat (15/09/2022).
Selain itu Pj.Gubernur Waterpauw juga sudah berkoordinasi dengan IPDN Jatinangor. MRP-PB sendiri telah melakukan pertemuan bersama dengan keenam orang tua dari anak-anak tersebut.
“Langkah-langkah yang diambil sesuai dengan Prosedurnya dimana Pj Gubernur Waterpauw tidak duduk diam seperti yang diberitakan media massa beberapa waktu lalu, karena semua cara sudah ditempuh sesuai dengan prosedur,” jelasnya.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang bergerak di bidang kepamongprajaan. Dengan segalanya Pemerintah coba lakukan untuk menyelamatkan keenam anak-anak Papua yang saat ini dipecat tanpa ada pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi Papua barat
“Setidaknya harus ada pemberitahuan yang jelas kesalahan dari keenam anak-anak ini, tidak ada juga konfirmasi yang disampaikan Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Setelah MRP-PB konfirmasi terkait dengan hal ini BKD ternyata tidak tahu akan hal itu karena tidak ada pemberitahuan! Ini yang membuat kami kecewa, tentang adik-adik kita yang hari ini di pecat secara tidak terhormat,” ucap mantan Anggota DPR Papua Barat.
Maxsi Ahoren berharap Keenam anak Papua Barat ini dapat kembali dan melanjutkan pendidikan mereka di IPDN hingga selesai.(PS-08)
