.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com- Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan pentingnya percepatan pelantikan pejabat eselon II yang saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Menurut Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, pengisian posisi tersebut secara definitif akan mendukung kelancaran tata pemerintahan di Provinsi Papua Barat.
“Sebagai lembaga MRPB yang melihat konteks kinerja daerah, kami perlu mempertegas kepada pemerintah bahwa pejabat-pejabat daerah eselon I dan II, terutama eselon II yang saat ini mengikuti lelang jabatan, harus segera mendapatkan keputusan hasilnya sehingga ada pelantikan definitif bagi OPD-OPD yang saat ini hanya diduduki oleh Plt,” ujar Judson saat ditemui wartawan.
MRPB menekankan bahwa pelantikan pejabat definitif akan memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan pemerintahan. “Jika hal ini dapat berjalan dengan baik dan cepat, serta gubernur dapat mengambil tindakan segera, ini akan sangat membantu roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat,” tambah Judson.
Saat ini, banyak lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan posisi, baik pada eselon III maupun eselon IV. MRPB juga menghadapi kekosongan posisi penting, termasuk kepala bagian dan sekretaris. “Posisi rangkap harus dihentikan. Kami berharap gubernur merespons ini dengan baik dan segera melakukan pelantikan pejabat secara resmi agar pemerintahan dapat diatur dengan baik, termasuk untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) di kabupaten-kabupaten,” jelas Judson.
MRPB juga menekankan pentingnya pelantikan pejabat definitif di beberapa daerah seperti Bintuni dan Kaimana. “Contohnya dengan Pj Sekda Bintuni, Kaimana, dan beberapa daerah lainnya. Kami berharap agar mereka segera dilantik menjadi Sekda definitif sehingga dapat bekerja maksimal dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, MRPB meminta agar lelang jabatan eselon II dapat diselesaikan tanpa penundaan. “Rakyat membutuhkan pelayanan yang maksimal dan mereka berhak mendapatkan perhatian dalam pelayanan publik yang ada,” tegas Judson.
MRPB juga menyarankan adanya penyegaran atau rolling pada jabatan-jabatan yang ada. Mereka berharap pengisian eselon II di Papua Barat didominasi oleh Orang Asli Papua (OAP) yang berpotensi, bukan karena hubungan keluarga atau kepentingan politik.
“Kami berharap teman-teman OAP yang nantinya duduk di jabatan tersebut adalah yang berpotensi, bukan karena alasan keluarga atau kepentingan politik. Ini penting sekali untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan berintegritas,” pungkasnya. (PS-08)
