MANOKWARI, PapuaStar.com – Pemerintah Papua Barat mendapatkan penghargaan Tertinggi Paritrana Award 2023 di Papua Barat.
Selain itu, penghargaan bergengsi BPJS ketenagakerjaan, serta penyerahan tiga penghargaan Tertinggi atas presetase UMK – K terhadap total rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah se Tanah Papua tahun 2023 penghargaan tertinggi atas realisasi UMK pemerintah se-tanah Papua. penghargaan tertinggi atas realisasi produk Dalam Negeri pemerintah provinsi se Tanah Papua.
Secara simbolis diterima oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Jumat (27/10/2023) di kantor Gubernur.
Gubernur mengatakan, berkat komitmen dan kerja keras akhirnya menerima penghargaan. Terutama penghargaan Tertinggi Paritrana Award 2023 Capain luar biasa sekali.
“Pemrov Papua Barat kantongi 4 penghargaan itu mulai dari 2019, 2020, 2021, 2022. olehnya itu dapat terus dipertahankan,” kata Gubernur menerima penghargaan tersebut.
Selain itu, penghargaan bergengsi BPJS ketenagakerjaan di serahkan wakil Presiden Ma Aruf di serahkan penjabat Sekda Papua Barat 21 Oktober 2021 lalu.
“Dengan penghargaan diberikan memacu kita lebih semangat bekerja. ini salah satu langkah keberhasilan yang di capai,” katanya.
Dikatakannya itu semua dapat terwujud berkat kerja keras seluruh pimpinan perangkat daerah serta ASN di lingkungan pemerintah Papua Barat. Tentu ini tidak terlepas dukungan seluruh instansi vertikal lainya.
“Dengan dukungan itu semua dapat tewujud. bentuk komitmen bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan penilaian pusat kepada pemerintah Papua Barat terkait memberikan jaminan keselamatan pekerja. Menurut Paulus, pekerja berhak mendapatkan jaminan itu lewat kartu BPJS itu.
“Kalau belum segera urus kartu BPJS. Tetapi ajak keluarga. Kartu ini dinilai penting. Pemerintah memberikan kemudahan dan pelayanan BPJS itu ,” ucapnya.
Ditambahkan Waterpauw, seluruh Rumah sakit menerima kartu BPJS. Mungkin ada obat obat tertentu menjadi kewajiban.
“Tapi ada iurannya di pertanggung jawabkan. Itu sebagai tanda mendapatkan jaminan itu, “tuturnya.
Ia berharap pemerintah kuat tumbuh ekonomi baik. Hal itu dengan berkaitan kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya kepentingan masyarakat semua itu harus di wujudkan.
“Terutama penambahan jumlah memperoleh jaminan sosial, seluruh pelosok pelosok sulit di jangkau, masyarakat bisa merasakan dampak jaminan sosial ini,”harapnya.
Dikatanya, penghargaan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil tentang dukcapil prima kategori provinsi dengan jumlah penduduk kecil. Penghargaan ini baru pertama kalinya
Waterpauw mempertayakan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Papua Barat data penduduk terutama orang Asli Papua.
“Data kependudukan OAP terdata baik. Data mempengaruhi hak hak mereka terima lewat penganggaran Otonomi Khusus,”kata dia.
Lanjut dia, bandingkan provinsi Papua. Dana Otsus besar. Selain jumlah penduduknya jauh lebih besar, tapi perdataan OAP jauh sismatis
Hak hak keistimewaan kepada OAP melalui Dana Otsus di kucuran lebih besar.
“Di Papua Barat berbenah diri memaksimalkan jumlah penduduk OAP itu penting menjadi skala prioritas di wujudkan. Oleh karena itu belajar dari Provinsi Papua,” ungkapnya.
Ke depan bapak Sekda dan pimpinan Perangkat Daerah mendorong ini tentang persyarat siapa orang Asli di Papua Barat.
Dukcapil membuat kajian dan telaan.
“Tentu itu berjalan optimal Dibantu pimpin perangkat daerah. Termasuk bupati dan elemen tokoh menyuarakan ini,” harapnya.
Pendataan penduduk di kabupaten pengunungan Arfak minim data KTP dan indentitas disdukcapil begitu untuk mempercepat pendataan tesebut.
“Di sana kendala jaringan telekomunikasi. Saya perintahkan gunakan visat. Disana ajak masyarakat perekaman. Puji Tuhan menunjukkan angka Singnifikan belum maksimal ke depan di optimalkan,”benernya.
Dia mengaku, pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Papua Barat belum optimal. Banyak persoalan yang di maksud. Terutama pengusaha OAP bertumbuh banyak dengan berbagai perusahaan perusahan mereka.
Namun terkadang itu masih duplikasi duplikasi. Berharap sistem agar dapat di jalankan dengan optimal,”pungkasnya.
Untuk antisipasi penyelewengan terutama pengadaan barang dan jasa. Harus melalui mekanisme dan proses diatur.Terutama satuan satuan kerja masih gunakan sistem penunjukan lansung.
Bahkan paket paket pekerjaan besar di terpecah mempercepat proses barang dan jasa lewat penunjukan langsung. Mungkin sisi efisiensi pertanggungjawaban keuangan negara ada masalah pasti itu.
Yang mengerjakan penunjukan lansung tidak taat ketentuan berlaku. Kecenderungan mereka mengangap paket nilai sekian cukup di kerjakan mungkin anggap pengawasan kurang dan lain sebagainya.
Tidak maksimal ada kesan ini bagian menjadi hak hak setiap orang memperolehnya. Dan tidak penting untuk memberikan pertanggungjawaban sebagai Fitback terhadap kucuran anggaran negara yang di peroleh itu.
“Ke depan menjadi evaluasi bersama. Terutama satuan vertikal ikut mengawasi. Dia berharap di penuhi ketentuan berlaku dalam pengadaan barang dan jasa,”tutupnya.(PS-08)
