MANOKWARI, PapuaStar.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari, terus menggenjot pengerjaan perpanjangan bandara Rendani.
Dalam prosesnya, rumah warga yang terdampak perpanjangan bandara, segera di data untuk dikosongkan. Namun, tetap memperhatikan biaya ganti rugi.
Untuk memastikan proses perpanjangan bandara berjalan aman tanpa ada gangguan, maupun sengketa, pemerintah Kabupaten Manokwari melaksanakan pertemuan lintas sektor, di ruang sasana karya kantor Bupati Manokwari di Sowi Gunung, Kamis (15/2/2023).
“Kita perhatikan juga proses sertifikat tanah bandara, supaya benar. Maka kita akan lakukan langkah berikutnya,” ungkap Bupati Manokwari Hermus Indou.
Bupati juga berharap, tim Penanganan Dampak Sosial (PDS) segera dibentuk dan diberikan SK. Sehingga kelanjutan pengembangan bandara, dapat dilakukan dengan cepat dan selesai tepat waktunya.
Sebab, dirinya tidak ingin diakhir masa jabatan, ada program yang mandek. Ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.
“Yang harus kita selesaikan secepatnya adalah, dokumen penanganan dampak sosial. Semoga sudah diterima oleh DLHP provinsi Papua Barat. Sehingga tidak ada saling menyalahkan,” sambung Bupati.
Mengingat saat ini, pengembangan runway bandara sudah menjadi kesepakatan dari pemerintah daerah, maka diharapkan seluruh pihak termasuk masyarakat, dapat mendukung proses pengerjaannya, juga kebijakan pemerintah daerah.
“Tim harus secepatnya dibentuk, karena kita dikejar oleh waktu. Bandara itu, sudah menjadi komitmen saya dengan bapak Gubernur,” tutup Hermus Indou.(PS-01)
