MANOKWARI, PapuaStar.com – Ketua Tim Percepatan pembangunan infrastruktur kabupaten Manokwari Reymond RH Yap menyampaikan saat rapat yang baru saja digelar bersama beberapa pimpinan OPD guna membahas kewenangan Provinsi Papua Barat dalam percepatan pembangunan infrastruktur kabupaten Manokwari.
Menurutnya rapat koordinasi tersebut berbicara tentang lebih banyak berkaitan dengan kewenangan provinsi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana penyelesaian pembangunan bandara, sesuai dengan usul Bupati Manokwari untuk perpanjangan runway kurang lebih 3000 Meter dan pembangunan terminal penumpang
Hal ini disampaikan Asisiten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat sekaligus selaku ketua tim percepatan pembangunan infrastruktur kabupaten Manokwari Reymond RH,Yap saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, usai Rapat Koordinasi, Selasa (26/07/2022).
Dalam Pembangunan terminal penumpang dibandara Rendani Pemerintah Provinsi akan memberikan uang kerohiman untuk 256 Kepala Keluarga, uang kerohiman itu akan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Kementerian Perhubungan namun pembayarannya melalui APBN.
“Menurutnya untuk uang kehoriman jika dihitung menurut Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) sekitar 65 M, namun kalau dihitung dari Tim lain mungkin akan semakin murah, karena kita tidak berbicara masalah ganti rugi tanahnya melainkan hanya bangunan karena rata-rata pembangunan yang ada di dalam itukan dibangun di atas tanah di negara. Untuk pembangunan terminal penumpang akan dimulai dari area jembatan yang saat ini hingga lapangan,” tandasnya.
Kata Reymond untuk target pembangunan, ini merupakan pembangunan jangka panjang, karena memang tidak mudah kita mengerjakan pekerjaan fisik, tetapi ada yang kita dahulukan yang menjadi prioritas daerah, apalagi manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat ini menjadi wajah pemerintah Provinsi, terutama bandara harus kita benahi.
“Ini juga kemudian menjadi pintu masuk ke Provinsi karena selain kabupaten Manokwari kita juga berdekatan dengan kabupaten Manokwari Selatan dan Pegaf, Bintuni sehingga kita harus melakukan pembenahan berkaitan dengan penanganan dan pembangunan di bandara rendani,” tandas Asisten III Setda Papua Barat.(PS-08)
