Banda Aceh, PapuaStar.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) di Banda Aceh tahun 2022, mengusung tema “Kolaborasi dan Inovasi Untuk Persatuan dan Kesejahteraan”
Rapat Fordasi yang dilaksanakan di Banda Aceh dihadiri seluruh Gubernur Daerah Istimewah dan Otonomi Khusus. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si bersama para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat hadir juga dalam pembukaan
Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) yang berlangsung di Aceh 21-22 September.
Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) merupakan forum daerah khusus dan daerah istimewa yang begitu spesial buat kita untuk bersama- sama.
“Dengan adanya forum ini penting dan perlu dilakukan koordinasi terkait perkembangan, tantangan dan solusi pelaksanaan otonomi khusus atau istimewa. Harus bekerja sama antar pemerintah daerah terutama mendukung program pembangunan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi asimetris dan sekaligus untuk membahas isu-isu strategis dan aktual terkait pelaksanaan otonomi khusus/istimewa yang dilaksanakan secara bergantian di masing-masing daerah,” tutur Mantan Kapolda Sumatera Utara.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw menjelaskan dimana dalam pengesahan RUU perubahan UU Otonomi Khusus Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
“Melalui UU Otsus perubahan kedua ini, tentu memberi ruang bagi kami di Papua dan Papua Barat mengalami penambahan jumlah daerah Otonom baru.
Dikarenakan selama ini, tanah papua terdapat dua (2) provinsi yakni provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dan saat ini, pemerintah bersama DPR RI baru saja membahas dan Mengesahkan 4 (empat) DOB masing-masing provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan menyusul Provinsi Papua Barat Daya,” jelasnya.
Tentu berpengaruh pula terhadap jumlah wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang akan mengalami perubahan serta potensi daerah yang juga akan mengalami perubahan dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemekaran yang baru.
“Lebih lanjut mantan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP mengajak para gubernur daerah khusus dan daerah istimewa kiranya berkenan memberi dukungan kepada kami melalui bentuk-bentuk kerjasama yang bersifat positif baik dibidang pengembangan sumber daya manusia Papua, melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal termasuk promosi wisata dan budaya Papua di nusantara, agar banyak pihak bisa tertarik berinvestasi di Papua Barat termasuk nantinya di daerah otonom baru,” ujar PJ.Gubernur Waterpauw.
Perlu diketahui, Aggota FORDASI Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, serta keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tampak hadir Sri Sultan Hamengkubuono X, Gubernur Aceh Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, DKI Jakarta di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh.
Selain itu dalam rapat Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw bersama empat Kepala Daerah Khusus dan Istimewa, yaitu Aceh, DKI Jakarta, DIY yang tergabung dalam Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) menandatangani kesepakatan bersama tentang kerjasama antar daerah khusus dan/atau istimewa, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (21/9/2022) malam.(PS-08)
