MANOKWARI, PapuaStar.com – Puluhan pegawai dilingkup pemerintah provinsi Papua Barat yang mengatasnamakan Forum Honorer 512 Nusantara mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat menuntut nasib mereka untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam formasi tahun 2022 ini.
Dalam pernyataan massa aksi yang dibentangkan di gerbang masuk kantor BKD, terdapat 6 point’ tuntutan diantaranya ;
1. Menuntut segera diangkat menjadi CPNS formasi tahun 2022.
2. Meminta kepada BKD Papua Barat agar menjelaskan terkait SK PPPK (5 Tahun) tanpa NIP dan alasan pembagian SK PPPK oleh masing-masing OPD.
3. Meminta BKD menjelaskan terkait temuan pemalsuan dokumen yang diloloskan menjadi CPNS tahun 2018.
4. Mengapa BKD tidak melakukan verifikasi ulang data 771 sesuai surat Menpan Nomor.1516/M.SM.01.00/2021 tertanggal 14 Oktober 2021.
5. Meminta dengan tegas BKD Papua Barat membuka formasi CPNS serta menyelesaikan 512 honorer.
6. BKD Papua Barat segera memberikan jawaban secara tertulis diatas meterai 10.000 proses penyelesaian 512 tenaga honorer dilingkungan pemerintah provinsi Papua Barat.
Menanggapinya, kepala BKD Papua Barat Nelles Dowansiba memastikan bahwa tuntutan 512 honorer itu telah diakomodir sebelumnya hingga ke Menpan, tinggal menunggu persetujuan dari Menteri dan selanjutnya di tetapkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP).
“Saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang muluk-muluk, tapi saya pastikan bahwa kita sudah perjuangkan. Jadi kita fokus untuk 512 ini selesai kemudian kita bisa buka formasi baru,” tandas Nelles Dowansiba, Senin (9/5/2022).
Dicecar soal masa jabatan Gubernur Papua Barat yang sudah hampir selesai, Nelles menegaskan bahwa tidak berpengaruh pada nasib 512 honorer itu. Sebab menurutnya, penjabat Gubernur nantinya mempunyai kewenangan untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh BKD sebelumnya.
“Walau pak gubernur selesai masa jabatan, tapi ada penjabat gubernur. Jadi tidak mempengaruhi apa yang sudah kami perjuangkan,” sambung mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari itu.
Untuk memastikan nasib 512 pegawai honorer, Nelles mengatakan akan memfasilitasi pertemuan bersama Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah dan perwakilan dari 512 pegawai honorer. Sehingga tidak ada kecurigaan terhadap pihak BKD.
“Kami segera akan membuat pertemuan dengan pak Sekda dan Gubernur, agar ada pencerahan bagi 512 honorer ini,” tutup Nelles.
Puluhan massa aksi itu sempat dikawal ketat oleh personel Polres Manokwari yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Parasian Herman Gultom, didampingi Kasat Reskrim dan Kabag Ops.(PS-01)
