Sekelompok Warga Minta Menpan-RB Sahkan Dominggus Mandacan Jabat Karateker Gubernur Papua Barat

oleh -168 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua Barat, banyak aspirasi yang disampaikan untuk mendukung Dominggus Mandacan menjadi karateker di masa transisi kurang lebih 2,5 tahun mendatang hingga pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Mewakili massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Perpanjangan dan Penjabat Karateker Gubernur Provinsi Papua Barat, Majanto Ullo sebagai orator menyampaikan bahwa sosok Dominggus Mandacan adalah orang yang tepat untuk memimpin provinsi Papua Barat, karena memiliki sifat yang rendah hati dan merangkul masyarakat. Sehingga pembangunan diberbagai sektor dapat terwujud. Bahkan tidak ada permasalahan berat yang menonjol selama kepemimpinannya.

“Kami minta Drs. Dominggus Mandacan jabatannya diperpanjang untuk masa transisi 2,5 tahun ini. Karena sudah terbukti Dominggus Mandacan adalah pemimpin yang mampu mewujudkan pembangunan dan menyelesaikan masalah di atas tanah Papua Barat,” kata Majanto Ullo, Kamis (21/4/2022).

Aspirasi ini kata Majanto harus sampai kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, agar kemudian disetuju. Karena menurut Ullo, sosok Dominggus Mandacan hingga kini belum bisa digantikan oleh orang lain. Bahkan orang diluar Papua Barat tidak diijinkan untuk memimpin provinsi Papua Barat.

“Pemerintah pusat harus menyikapi ini dengan baik. Jangan sampai memberikan orang yang salah, maka akan menjadi masalah besar,” tegasnya.

Dalam orasinya, Majanto Ullo menyebutkan nama Nataniel Mandacan yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah provinsi Papua Barat. Yang mana sosok Nataniel Mandacan juga dinilai layak untuk menjabat karateker Gubernur Papua Barat, pada masa transisi nanti.

“Kalau tidak Dominggus Mandacan, maka figur lain yang kami inginkan adalah Nataniel Mandacan,” sebut Ullo.

Massa aksi berencana akan menduduki kantor MRP Papua Barat, DPR Papua Barat dan Kantor Gubernur Papua Barat untuk mendesak pihak-pihak tersebut agar aspirasi tersebut di setujui oleh pemerintah pusat.

“Kalau aspirasi kami tidak didengar maka kami akan duduki kantor Gubernur Papua Barat sampai DPR menyetujui aspirasi ini,” tegas Majanto.

Aksi yang dimulai sekira pukul 06.30 WIT itu dijaga ketat personel polisi dari Polsek Aman dan Sabhara Polres Manokwari serta Babhinsa.(PS-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *