MANOKWARI, PapuaStar.com – Dalam rangka meningkatkan sinergitas antar instansi Pemerintah Daerah Kodim 1801 Manokwari menggelar komunikasi sosial (Komsos) bersama aparat pemerintahan bertempat di Cafe Noken dan resto Jalan Brawijaya, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu (09/06/2021).
Dengan tema “Sinergitas Aparat Pemerintah Membangun Imunitas Bangsa Untuk NKRI”, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan antara TNI AD khusunya Kodim 1801/Mkw dengan aparat Pemerintah guna menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya untuk kepentingan pertahanan Negara,” tutur Dandim 1801 Manokwari Kolonel Arm Airlangga
Penyelenggaraan kegiatan Komsos dengan aparat pemerintah daerah ini adalah salah satu metode pembinaan terotorial yang merupakan wahana untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
“Komunikasi sosial antara Kodim 1801/Mkw dengan Appem perlu di jaga dan terus di tingkatkan sehingga menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap berbagai aspek geografi, demografi dan kondisi sosial,” ujar Airlangga.
Dengan kegiatan ini diharapkan tercapainya komunikasi yang intensif antara aparat pemerintahan Manokwari dengan Kodim 1801/Mkw. Sehingga terjalin hubungan emosional yang erat dan harmonis saling mendukung tugas pokok, khususnya dalam kemampuan teritorial serta terwujudnya kerjasama yang erat dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Lebih lanjut Dandim 1801/Mkw mengungkapkan bahwa dalam konteks membangun sinergitas dan kolaborasi konstruktif antar instansi dan stakeholders terkait, dirinya mengungkapkan perlu adanya persepsi dan mindset yang sama guna menciptakan dan mengefektifkan strategi komunikasi massa dalam menghadapi persoalan dan dinamika sosial di masyarakat. Ini memang bagian dari tugas pokok TNI dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Hal ini menurutnya penting karena karakteristik baik dilihat dari perspektif demogarfis dan geografis dan tingkat keterbukaan informasi masyarakat suku Papua sangat berbeda satu sama lain.
“Persuasi komunikasi dan pendekatan yang dibangun haruslah linier dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Papua dalam menerima dan menyerap informasi. Pendekatan yang dibangun yang hanya mengedepankan jargon dan program pembangunan tanpa dibarengi dengan kesadaran menerima keinginan dan masukan masyarakat terkait dengan kebutuhan mendasar mereka hanyalah sia-sia dan hanya menyebabkan terjadinya resistensi yang makin bersifat terbuka. ”Tegas Airlangga.
TNI, Polri dan aparat pemerintah daerah seyogyanya harus menyadari bahwa proses mengakulturasi (pencampuran dan penyatuan) budaya pendatang dengan budaya serta kebiasaan lokal secara arif adalah basis utama paradigma aparatur untuk masuk dan melakukan elaborasi kepentingan ketahanan, keamanan dan stabilitas wilayah dengan tingkat penerimaan cara berfikir, bersikap dan bertindak masyarakat di Papua.
“Akulturasi yang dimaksud adalah dalam konteks memadupadankan antara budaya diluar Papua yang positif, misalnya terkait dengan sistem pemberdayaan ekonomi dengan muatan kearifkan lokal budaya yang ada di Papua. Dalam kerangka inilah program bersama harus dibangun antara TNI, Polri dan pemerintah daerah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus saling mendukung dan menguatkan. Sehingga akan terjadi proses asimilasi informasi karena faktor tingkat penerimaan kehadiran aparatur negara di wilayah tersebut.
Proses asimilasi yang dimaksud Airlangga adalah budaya dan kebiasaan negatif, termasuk persepsi negatif terhadap program dan kebijakan pemerintah pusat akan sirna dengan masuknya program-program kongkrit yang tidak bersifat indokrinatif tapi partisipatif. Tendensi dan prasangka yang menimbulkan resistensi dengan sendirinya akan terdegradasi seiring berlangsungnya proses akulturasi (pencampuran) budaya dan cara pandang yang dibangun secara persuasif namun intensif.
Menurut Airlangga, Proses itu tidak bisa sebentar. Capacity Building aparatur negara harus senantiasa disiapkan maksimal. Karena bagaimanapun, Papua adalah wilayah yang spesial. Butuh sentuhan dan pendekatan khusus dari mereka yang bukan saja memiliki pengalaman, tapi juga kapasitas, dan mental ideologi yang kuat kepada mereka yang bertugas melakukan pemberdayaan dan kegiatan teritorial.
“Yang paling penting harus ada kesamaan persepsi, kesamaan orientasi program, namun tetap parameter pendekatan stabilitas yang dilakukan TNI/ Polri secara terukur berbasis komunikasi sosial yang kontuktif harus tetap konsisten dilakukan.
Acara ini dihadiri oleh : Kepala BPS Manokwari, kepala Instansi dari suku dinas penerangan, perhubungan dan perikanan, kepala Otoritas Pelabuhan dan bandara, Kepala Bea cukai, Kepala Lapas, Basarnas dan Kepala BRI Cabang Manokwari.(PS-08)
