JAKARTA, PapuaStar.com – Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, menerima audiensi perwakilan gereja se-Tanah Papua yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Papua Barat (PGGP), di Jakarta, Rabu (20/4/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres dan perwakilan gereja-gereja membahas pembangunan berkelanjutan, hingga upaya rekonsiliasi di Tanah Papua.
“Sore hari ini saya mendapat kunjungan dari Persekutuan Gereja-Gereja Papua dan Papua Barat. Perwakilan gereja-gereja datang menyampaikan usulan konstruktif,” ucapnya.
Menurut Wapres, keberadaan persekutuan gereja di Papua maupun Papua Barat, memudahkan pemerintah dalam berkolaborasi dengan gereja-gereja di Tanah Papua.
“Peran gereja penting untuk pembangunan berkelanjutan di Papua serta membangun kedamaian dan kesejahteraan,” ujar Wapres.
Lebih lanjut Wapres Ma’ruf menjelaskan, bahwa dalam pertemuan itu turut terbangun dialog dalam rangka membangun rekonsiliasi, dan menghilangkan konflik di Tanah Papua.
“Kita sepakat bagaimana mencari solusi, bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik. Yang kita wariskan harus pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan gereja akan mengusahakan mencari solusi, ini yang penting,” tegasnya.
PGGP sendiri merupakan lembaga bersama serta forum dialog bagi gereja-gereja di Papua, yang merupakan representasi dari 58 denominasi gereja di Papua dan 48 denominasi di Papua Barat, yang berasal dari 5 aras (rumpun) gereja besar di seluruh Tanah Papua.
“Tujuan audiensi para pendeta untuk menyampaikan dokumen rekomendasi hasil Konferensi Pimpinan-Pimpinan Gereja di Tanah Papua, 15-17 Februari 2022, di Jayapura, sebagai bagian dari peringatan Hari Pekabaran Injil (HPI) ke-167 Tahun di Tanah Papua,” terang Wapres Ma’ruf.
Rekomendasi yang dihasilkan dalam HPI kali ini turut dibawa PGGP dan PGGP Papua Barat kepada dia sebagai koordinator Program Percepatan Pembangunan Papua, agar berbagai aspirasi gereja-gereja di Papua dapat didengar langsung dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Wapres menambahkan, komunikasi antara sesama pemuka agama ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan sosio-kultural dan religius dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama sepanjang sejarah pembangunan Papua,” tandas Ma’ruf. (rls/PS-08)
