MANOKWARI, PapuaStar.com – Guna menyelaraskan program pembangunan, pemerintah provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang dihadiri Bupati dan Walikota se-Papua Barat. Raker yang dipusatkan di Auditorium Gedung PKK Papua Barat itu dibuka oleh Penjabat Gubernur Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, Selasa (14/6/2022).
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw menekankan sejumlah point’ penting untuk menjadi acuan pembahasan dalam Raker tersebut.
Dijelaskannya bahwa penyusunan RPD provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang masih belum terselesaikan yakni pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi, Indeks Pembangunan Manusia yang dibawa rata-rata nasional, tingginya ketimpangan pendapatan, tingginya presentase kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka serta Indeks Kesenjangan Wilayah yang cukup signifikan.
Dengan demikian, perkiraan target yang realistis dalam RPD provinsi Papua Barat periode 2023-2026 meletakan 6 sasaran makro daerah dalam presentase yakni
1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun sebesar 5,8%.
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,68%.
3. Menurunkan Dini Rasio sebesar 0,373%.
4. Menurunkan presentase tingkat kemiskinan sebesar 19,35%.
5. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5%.
6. Tingkat emisi gas, rumah kaca, lahan dan kehutanan sebesar 40%.
“Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir 2022 telah disusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang akan digunakan Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026,” ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat.
Tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPD yang dirumuskan untuk mengejar capaian indikator makro adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perundungan sosial. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik, meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat provinsi Papua Barat.
“Sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RPD tersebut menjadi tantangan bagi kita untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik bagi kemajuan provinsi Papua Barat melalui usulan program yang berbobot dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama,” pungkas mantan Kapolda Papua Barat itu.
Waterpauw berharap para Bupati dan Walikota dapat menyalurkan berbagai ide pembangunan dalam Rapat Kerja (Raker) tahun 2022 ini. Sehingga dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua Barat saat ini.
“Kebersamaan ini untuk memanfaatkan momentum ini secara baik dan bertanggung jawab dan bukan agenda seremonial semata. Oleh karena itu kesempatan ini beberapa point’ prioritas akan dibahas oleh para Bupati dan Walikota untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 mendatang,” sambung pria kelahiran Fak-Fak.
Rapat Kerja Bupati dan Walikota se-Papua Barat tahun 2022 mengusung tema, ‘Konsolidasi Pemerintahan Dalam Rangka Penyelarasan Program Pembangunan’.(PS-01)
