Penyesuaian Tarif Listrik Berlaku Hanya untuk Pelanggan Mampu 3.500 VA ke Atas

Penyesuaian Tarif Listrik Berlaku Hanya untuk Pelanggan Mampu 3.500 VA ke Atas

JAKARTA, PapuaStar.com – PT PLN (Persero) siap melaksanakan keputusan Pemerintah yang menyesuaikan tarif tenaga listrik (tariff adjustment) kepada pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2 dan P3) mulai 1 Juli 2022.

Selama ini, bantuan Pemerintah diberikan untuk semua golongan tarif pelanggan, dalam bentuk subsidi maupun kompensasi. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri ESDM No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Periode Juli – September 2022). Keputusan pemerintah menyesuaikan tarif listrik pelanggan 3.500 VA ke atas karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat.

Demi menjaga daya beli masyarakat, daya saing sektor industri dan bisnis, mengendalikan inflasi, serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional, penyesuaian tarif hanya diberlakukan kepada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta. Juga kepada golongan pemerintah yang berjumlah 373 ribu pelanggan atau 0,5 persen.

Sementara untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA, bisnis dan industri, tidak mengalami perubahan tarif.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan penyesuaian tarif ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian.

“Penerapan kompensasi dikembalikan pada filosofi bantuan pemerintah, yaitu ditujukan bagi keluarga tidak mampu. Ini bukan kenaikan tarif. Ini adalah adjustment, di mana bantuan atau kompensasi harus diterima oleh keluarga yang memang berhak menerimanya,” kata Darmawan, Senin (13/6/2022).

Dia mengungkapkan, sejak tahun 2017, tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan. Untuk menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik, pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021.

Dalam proses pelaksanaannya, lanjut dia, kelompok masyarakat mampu yaitu pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas ikut menerima kompensasi dalam jumlah relatif besar. Sepanjang tahun 2017 – 2021, total kompensasi untuk kategori pelanggan tersebut mencapai Rp 4 triliun.

“Apalagi pada tahun ini kita menghadapi gejolak global yang mengakibatkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 1 USD, berakibat kenaikan BPP sebesar Rp 500 miliar. Sehingga pada tahun 2022 saja, diproyeksikan Pemerintah perlu menyiapkan kompensasi sebesar Rp 65,9 triliun,” ungkap dia.

Dengan adanya penyesuaian tarif, pelanggan rumah tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 5.500 VA (1,7 juta pelanggan) dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas (316 ribu pelanggan) tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 per kilowatthour (kWh) menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Sedangkan pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA) dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Sementara pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.114,74 kWh menjadi Rp 1.522,88 kWh.

“Mengingat para pelanggan daya 3.500 VA ke atas ini adalah keluarga mampu dan sedikit jumlahnya, kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk tetap melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli, sehingga kompensasi betul-betul untuk yang berhak,” kata Darmawan.

 

Lindungi Rakyat Kecil

Sementara itu, Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan golongan bersubsidi 450-900 VA, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Begitu pula pelanggan rumah tangga nonsubsidi di bawah 3.500 VA, serta pelanggan bisnis dan industri tidak mengalami kenaikan tarif pada periode ini dan tetap mendapat kompensasi.

Untuk itu, pemerintah tetap hadir dengan menyalurkan subsidi sebesar Rp 62,93 triliun dan kompensasi Rp 65,91 triliun pada 2022, dengan asumsi ICP USD 85,88 per barel dan kurs di angka Rp 14.316/USD.

“Selain melindungi keluarga tidak mampu, terdapat potensi pertumbuhan listrik yang sangat luar biasa di tahun 2022, sehingga Pemerintah tetap memberikan kompensasi untuk pelanggan listrik rumah tangga, UMKM, bisnis, dan industri. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, dan menjaga perekonomian nasional agar tetap stabil,” ujar Darmawan.

Bagi pelanggan pascabayar nantinya perubahan tarif akan diperhitungkan mulai rekening listrik bulan Agustus 2022, sedangkan bagi pelanggan prabayar, penyesuaian diberlakukan saat melakukan transaksi pembelian token listrik mulai 1 Juli 2022.

Seperti diketahui, tariff adjustment diberlakukan sejak 2014 untuk memastikan kompensasi tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Sejak tahun 2014 hingga 2016, tariff adjustment telah dijalankan. Namun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor industri dan bisnis, sejak tahun 2017 hingga triwulan II 2022, pemerintah tidak menerapkannya. Hal ini membuat pemerintah menanggung kompensasi yang dialokasikan dalam APBN yang sangat besar.

Realisasi indikator ekonomi makro selama rata-rata tiga bulan yaitu Februari-April 2022 yang digunakan dalam tarif adjustment pada triwulan III 2022 yaitu kurs Rp 14.356 per dolar AS (asumsi semula Rp 14.350/USD), ICP USD 103.91 per barel (dari asumsi semula USD 65 per barel), inflasi 0,53 persen (asumsi semula 0,25 persen), harga patokan batu bara Rp 8,37 per kilogram sama dengan asumsi semula akibat diterapkan capping harga, sementara realisasi rata-rata HBA di atas USD 70 per ton.

Darmawan menyakini penyesuaian tarif pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas pada triwulan III 2022 tidak akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

“Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, tingkat inflasi dari penyesuaian tariff adjustment untuk golongan rumah tangga mampu dan pemerintah pada triwulan III 2022 ini dampaknya kecil atau sekitar 0,019 persen,” pungkasnya.(rls/PS-01)

Related post

900 Personel Gabungan Disebar, Kapolres Manokwari : Warga Jangan Terpancing Hasutan

900 Personel Gabungan Disebar, Kapolres Manokwari : Warga Jangan…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Ratusan personel gabungan dari TNI dan Polri di Manokwari, akan melaksanakan upaya pengamanan guna terwujudnya situasi keamanan dan…
Antisipasi Gangguan Keamanan 1 Desember, Polda Papua Barat Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

Antisipasi Gangguan Keamanan 1 Desember, Polda Papua Barat Ajak…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Antisipasi Gangguan Keamanan HUT OPM 1 Desember, Polda Papua Barat Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Kepala Kepolisian Daerah Papua…
Gelar PTBI 2022, Deputi KPwBI Papua Barat Dorong Sinergitas dan Inovasi

Gelar PTBI 2022, Deputi KPwBI Papua Barat Dorong Sinergitas…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Kantor Perwakilan (KpwBI) Bank Indonesia Provinsi Papua Barat menggelar (PTBI) Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, di Aston Niu…
Minus 12 OPD, DPA Perubahan Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Belum Dibagi

Minus 12 OPD, DPA Perubahan Kabupaten Manokwari Tahun 2022…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Pasca ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Manokwari tahun 2022, hingga kini Dokumen Pengguna Anggaran…
Kemendagri Tegaskan Pemberian TPP ASN Disesuaikan dengan Kemampuan Pemda

Kemendagri Tegaskan Pemberian TPP ASN Disesuaikan dengan Kemampuan Pemda

JAKARTA, PapuaStar.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan kemampuan pemerintah…
Yohanes Momot Optimis PUPR Bisa Realisasi Anggaran Capai 90% Dibulan Desember

Yohanes Momot Optimis PUPR Bisa Realisasi Anggaran Capai 90%…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Realisasi pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat APBD tahun 2022 sudah…
Ini Catatan Fraksi Golkar dan Gabungan Fraksi terhadap Ranperda APBD Pemkab Manokwari 2023

Ini Catatan Fraksi Golkar dan Gabungan Fraksi terhadap Ranperda…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2022, tentang penyampaian…
Tidak Dihadiri Eksekutif, DPR Papua Barat Tunda Paripurna KUA-PPAS

Tidak Dihadiri Eksekutif, DPR Papua Barat Tunda Paripurna KUA-PPAS

MANOKWARI, PapuaStar.com – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, dengan agenda Penyerahan KUA-PPAS pemerintah provinsi Papua Barat terpaksa…
Hadiri Resepsi HUT ke-77 PGRI dan HGN, Wabup Edi Budoyo : Tingkatkan Profesionalisme

Hadiri Resepsi HUT ke-77 PGRI dan HGN, Wabup Edi…

MANOKWARI, PapuaStar.com – Ratusan guru di Kabupaten Manokwari, menghadiri acara resepsi peringatan HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari…
Berbalut Sehelai Kain, Bayi Tak Berdosa ditemukan di Kolong Truk

Berbalut Sehelai Kain, Bayi Tak Berdosa ditemukan di Kolong…

KABUPATEN SORONG, PapuaStar.com – Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki, ditemukan warga di bawah kolong mobil truk, yang tengah terparkir di depan…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *