.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – Juru Bicara Gabungan Fraksi-fraksi DPR Papua Barat Agustinus R Kambuaya S.IP menyampaikan akhir fraksi
Setelah mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi gabungan sebagaimana disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa fraksi-fraksi DPR dapat menerima usulan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022.
Namun sesuai dengan mekanisme yang merupakan tata pelaksanaan persidangan yakni untuk menetapkan suatu keputusan dewan harus mendapatkan persetujuan lisan oleh anggota dewan.
Dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik diperlukan dukungan anggaran pembahasan pembentukan perdasi, perdasus dan sosialisasi.
DPR Papua Barat mengapresiasi hasil kinerja Pemerintah Papua Barat telah menyelesaikan tahapan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai dengan tahap dan jadwal ditetapkan hingga pelantikan.
Sesuai amanat UU Otsus TP 106 tentang kelembagaan Otonomi khusus. Sesuai dengan siklus APBD dewan perwakilan rakyat (DPR) berharap APBD induk, APBD perubahan dan pembahasan KUA-PPAS meminta dapat bekerjasama untuk membahas.
Maka dari meja pimpinan saya bertanya kepada “seluruh anggota dewan yang terhormat apakah rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang telah dibahas bersama dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dari 56 anggota, Namun yang hadir 29 anggota DPR Papua Barat, ketika Agustinus Kambuaya bertanya setuju atau tidak, langsung dinyatakan setuju Wakil Ketua IV DPR Papua Barat Cartenz Malibela menutup sidang Paripurna dengan ketukan palu Satu kali.(PS-08)
